MANOKWARI - Target nasional percepatan penurunan Stunting 14 persen dan Kemiskinan Ekstrem 0 persen tahun 2024 menjadi perhatian serius, tidak terkecuali secara berjenjang dari level kampung/desa. Intervensi dan pola penanganan tepat sasaran, terukur dan sistematis seyogianya memerlukan keterlibatan serta dukungan semua pihak.
Sekertaris Tim Penggerak PKK Papua Barat, Srie Wanenda menjelaskan kehadirannya dalam rakornis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung guna mengemukakan capaian penanganan semester pertama tahun 2024. Diketahui bersama program penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan Stunting merupakan prioritas TP PKK yang terus gencar dilakukan.
Baca Selengkapnya
MANOKWARI-Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, menghadiri sekaligus membuka kegiatan lomba cipta menu kreasi pangan lokal berbasis B2SA ( Beragam Bergizi Seimbang dan Aman ) tingkat provinsi Papua Barat tahun 2024.
Acara dipusatkan pada salah pusat perbelanjaan dalam kota Manokwari, sabtu, ( 08/06/2024 ).
Dalam kesempatan itu Pj. Gubernur ABT, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Dimana kata orang nomor satu di Papua Barat ini, bahwa dimensi kesadaran gizi dapat terealisasi melalui aspek edukasi, pendidikan dan promosi.
"Saya selaku Pj. Gubernur atas nama pemerintah, pr...
Baca Selengkapnya
MANOKWARI-Mendukung Pemerintah provinsi Papua Barat, dalam rangka percepatan Pkekan Imunisasi Nasional ( PIN ) Polio, Tim Penggerak PKK ( TP-PKK ), menggelar pencanangannya, yang terpusat pada rumah gizi, jalan Karya Abri, Manokwari, sabtu ( 08/06/2024 ).
Mengusung tema, dua tetes anti polio selamatkan anak Papua, PIN Polio dicanangkan secara langsung oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, mendampingi Pj. Ketua TP PKK, Ny. Haja Siti Mardiana Temongmere, SE dan sekda Papua Barat.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur ABT, menyebutkan, bahwa terdapat tiga anak yang saat ini terserang polio di tanah Papua, yakni di provinsi Papua, Papua Teng...
Baca Selengkapnya
Hasil olah data dari Tim Gugus Tugas Covid -19, pertanggal 03 April 2020, jumlah ODP yang masih dalam pantauan berjumlah 345 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Orang, berikut sebaran ODP baik yang masih dalam pemantauan dan yang sudah selesai pemantauan di 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di Papua Barat :
1. Kabupaten Sorong Total 49 (Empat P...
Baca Selengkapnya
Manokwari - Guna tetap menjaga kestabilan harga pangan dan pengendalian Inflasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM), Rabu (23/10/2024). Kali ini GPM diadakan di Halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia tepatnya di Jl. Yogyakarta agar bisa menjangkau masyarakat yang berada di daerah Kampung Ambon, Brawijaya, Borarsi, Pelabuhan, dan sekitarnya.
Terlihat antuasiasme masyarakat yang datang memadati stand jualan yang disediakan. Pantauan tim Media Diskominfo Papua Barat, harga bahan pokok yang dijual di GPM kali ini diantaranya Bawang Merah Rp. 40.000/Kg, Bawang Putih Rp. 45.000/Kg, Cabai Rp. 45.000/Kg, Tomat Rp. 12.000/ Kg, Minyak Goreng Rp. 17.00...
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu Menteri Koperasi dan UKM mengatakan agenda ini sekaligus merayakan semangat kewirausahaan dan membuka ruang sebagai pilar penting ekonomi Indonesia. Selain itu melihat cita-cita menjadi negara dengan berpendapat tinggi tahun 2045 diperlukan peran sektor UMKM.
Selanjutnya rata-rata negara berkembang jika menginginkan pendapatan tinggi rata-rata enterpreneur 4 persen dan Indonesia hari ini 3,47 persen. Ia berharap kedepannya wajib melahirkan Enterpreneurs, ekonomi baru punya daya saing global yang terhubung dengan market, inovasi dan produksi modern.
"Produk inovatif dan harus didukung pembiayaan serta kebijakan investasi. Anggaran, kala...
Baca Selengkapnya
JAKARTA - Jumat (18/10/2024), Telah terlaksana Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPH Migas dengan Pemerintah Papua Barat tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Barat. Langkah ini menjadi penting guna memberi penegasan serta mempermudah kontrol terhadap harga hingga daerah terpencil.
Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati menjabarkan landasan hukum terselenggaranya PKS ini merujuk amanat pepres 191 tahun 2014 tentang penyediaan BBM dan distribusi dan Harga jual eceran. Selain itu dalam pengawasan BPH Migas dapat berkerja sama dengan Pemerintah Daerah. Ia mengakui saat ini pihaknya...
Baca Selengkapnya
