Visi dan Misi

1. Aman adalah terwujudnya sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan suku dan agama, guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis, sebagai prasyarat utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

2. Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal, dengan sasaran utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

3. Bermartabat diwujudkan melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mengenakan supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Papua Barat.

1. Menciptakan hubungan saling percaya (trust) antara aparatur dan masyarakat.

2. Menonjolkan keteladanan pemimpin yang bersih dan berwibawa.

3. Berorientasi pada hasil kerja dan kinerja aparatur

4. Pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi.

5. Pelibatan civil society dalam pengawasan.

6. Revitalisasi nilai dan budaya kerja yang jujur dan bersih di setiap jenjang birokrasi.

7. Pengelolaan Dana APBD, Dana OTSUS, Dana Bagi Hasil dan lainnya secara transparan dan akuntabel.

1. Penguatan instrumen konservasi tidak hanya dalam bentuk perlindungan keanekaragaman biota dan habitat serta kekayaan alam, tapi juga melalui penguatan u2018law enforcementu2019 terhadap setiap bentuk pemanfaatan SDA secara ilegal (illegal logging, illegal mining dan illegal fishing).

2. Penciptaan nilai ekonomi dari perlindungan biota dan habitat dengan mendorong investasi rendah karbon (low carbon investmen).

3. Mendorong dilakukannya Kajian Lngkungan Hidup Strategis di berbagai kawasan industri untuk mengelola dampak kumulatif terhadap daya dukung lingkungan setempat.

4. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal (sistem sasi).

5. Menyusun dan menciptakan payung hukum yang jelas bagi perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua Barat melalui perdasus.

6. Pemetaan partisipatif hak ulayat yang menjamin pemenuhan hak-hak adat serta menjamin kepastian investasi.

Bidang Pendidikan :

1. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar untuk semua lapisan masyarakat, melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan persebaran tenaga pendidik serta pemantapan kesejahteraan guru.

2. Memperkuat pendidikan menengah yang berfokus kepada pemantapan ilmu eksakta dan bahasa inggris, untuk menangkap peluang beasiswa pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri.

3. Menjadikan Papua Barat sebagai pusat pengembangan keahlian bidang teknik dengan memperkuat institusi perguruan tinggi yang sudah ada.

Bidang Kesehatan :

1. Menciptakan wilayah Papua Barat sebagai Provinsi Bebas Malariau 2019.

2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan sampai ke pelosok kampung lewat pembangunan infrastruktur kesehatan dasar, puskesmas keliling dan program pos obat terpadu.

1. Memanfaatkan sumberdaya gas alam (LNG) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal.

2. Menggalakkan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll untuk memperkuat akses ekonomi dan pelayanan publik.

3. Membangun sentra-sentra industri ikutan (midstream) di wilayah di Papua Barat terutama di sekitar kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

4. Memperkuat kewirausahaan masyrakat asli di bidang UKM untuk memanfaatkan infrastruktur ekonomi yang telah disediakan.

1. Menjadikan Papua Barat sebagai provinsi ramah investasi bagi investor dalam dan luar negeri.

2. Menjadikan investasi sebagai stimulan pembangunan ekonomi Papua Barat, terutama dalam menyongsong berakhirnya OTSUS di tahun 2021.

Misi ini dapat dilakukan melalui :

1. Deregulasi investasi yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi.

2. Pemantapan kelembagaan pelayanan penanaman modal.

3. Promosi investasi daerah.

4. Komitmen pemerintah daerah terhadap investasi.

5. Penjaminanan keamanan usaha dan investasi, dan.

6. Perbaikan infrastrukur daerah.

Perikanan

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut.

2. Optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.

3. Penciptaan nilai tambah produksi perikanan.

Pariwisata

1. Re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di Papua Barat.

2. Peningkatan kapasitas sarana dan prasana kepariwisataan.

3. Peningkatan kapasitas insan kepariwisataan.

4. Optimalisasi promosi dan ekspos potensi wisata Papua barat.

5. Penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan.

6. Membangun jaringan wisata internasional.

7. Kemudahan investasi di bidang kepariwisataan.

1. Penguatan pertanian berbasis komoditas lokal dengan mencegah erosi genetik spesies endemik, serta mempromosikan varietas unggul dan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

2. Menempatkan sektor pertanian maju sebagai andalan ekonomi kerakyatan dengan membangun keterkaitan sistem produk, distribusi dan jasa sehingga mampu memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi petani lokal.

3. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui pengembangan komoditas pangan lokal seperti sagu dan ubi jalar.

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi).

2. Meningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan.

3. Menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidak adilan terhadap perempuan dan anak.

4. Meningkatkan akses pelayanan KB dan peningkatan peran kaum laki-laki ber KB.

5. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual.

1. Menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan aktifitas keagamaannya.

2. Memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menyamakan pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Membumikan pemahaman agama keluarga, yang eksis dalam kehidupan masyarakat adat di Papua Barat.

4. Meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai perubahan dalam membina umat.

5. Memfasilitasi komunikasi lintas kultur untk menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.