Etimologi

Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua.

Menurut bahasa Tidore kata Papo Ua artinya "tidak bergabung", "tidak bersatu", atau "tidak bergandengan". Maksudnya wilayah Papua itu jauh sehingga tidak masuk dalam daerah induk Kesultanan Tidore walau wilayah-wilayah tersebut tetap tunduk dan berada dibawah persekutuan dagang Tidore bernama Uli Siwa. Dalam pembagiannya wilayah di Papua dibagi menjadi Korano Ngaruha atau Kepulauan Raja Ampat, Papo Ua Gamsio (Papua sembilan negeri), dan Mafor Soa Raha (Mafor Empat Soa).[9] Teori lain nama Papua berasal dari bahasa Melayu papuwah, artinya "rambut keriting". Akan tetapi kata ini baru masuk pada kamus bahasa melayu tahun 1812 ciptaan William Marsden yang tidak ditemukan dalam kamus yang lebih awal,[10] sedangkan catatan abad ke-16 Portugis dan Spanyol, kata Papua sudah dipakai dan hanya merujuk kepada penduduk Kepulauan Raja Ampat dan Semenanjung Kepala Burung.[11] Berdasarkan teori lain ini menurut F.C. Kamma nama ini bisa saja berasal dari Bahasa Biak Sup i Babwa yang digunakan untuk menyebut Kepulauan Raja Ampat berarti tanah di-bawah (matahari terbenam), yang kemudian menjadi Papwa lalu Papua.[10]

Era Prakolonial

Sekitar akhir tahun 500 M, oleh bangsa Tiongkok diberi nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pedagang Tiongkok, Ghau Yu Kuan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang Tiongkok saat itu untuk Papua.[12]

Selanjutnya, pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Mpu Prapanca “Tungki” atau “Janggi” sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu Pedagang Tiongkok Chun Tjok Kwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua.[12]

Di awal tahun 700 M, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedagang dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedangang asal China. Para pedagang ini sebut nama Papua dengan Dwi Panta dan Samudranta, yang artinya Ujung Samudra dan Ujung Lautan.[12]

Di era Kerajaan Majapahit (1293-1520), Kitab Nagarakretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca menyebut wilayah "Wanin" untuk Semenanjung Onin dan "Sran" untuk wilayah selatan Semenanjung Bomberai.[13][14] Ekspedisi asal Jawa ini diingat oleh para penduduk dalam berbagai cerita lokal di pesisir selatan Semenanjung Doberai[15] dan Semenanjung Bomberai, dari Teluk Patipi, Rumbati[16] hingga Kaimana.[17]

Setidaknya sejak abad ke-15, pedagang muslim dari Asia Tenggara terutama dari berbagai kesultanan di Maluku mengadakan perdagangan dengan Papua, hingga membentuk hubungan dagang eksklusif dan cukup mempengaruhi para penghuni Papua terutama bagian Barat hingga abad ke-17.[18] Seperti para pemimpin di Kepulauan Raja Ampat yang mengunjungi Bacan pada tahun 1569 sehingga mendapat gelar membentuk kerajaan,[19] seperti menurut cerita lokal Biak tentang hubungan kapiten Waigeo Gurabesi dengan ekspedisi Sultan Tidore,[20] maupun seperti beberapa kerajaan semenanjung Onin yang mendapatkan gelar dari Kesultanan Tidore.[21]

Era Kolonial

Pada tanggal 13 Juni 1545, Ortiz de Retez, seorang pengelana Spanyol, meninggalkan Tidore dan berlayar menuju pesisir utara dari pulau Papua, dan kemudian ia menelusuri hilir Sungai Mamberamo. Ia mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai milik Raja Spanyol.[22] Ia memberi nama Nueva Guinea (Nugini Baru) karena kemiripan penghuni wilayah tersebut terhadap para penghuni pesisir Guinea di Afrika Barat.[23]

Sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua, pada tahun 1770, Belanda mengubah nama Papua menjadi Nieuw Guinea yang merupakan terjemahan ke dalam bahasa Belanda atas Gova Guinea atau Nova Guinea dan diterbitkan dalam peta internasional yang diterbitkan oleh Isaac Tiron, seorang pembuat peta berkebangsaan Belanda pada abad ke 18. Dengan dimuatnya ke dalam peta tersebut, maka daerah ini kian terkenal di negara-negara Eropa.[24]

Pada tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua jatuh ke tangan Inggris. Di mana pada tahun 1775, nakhoda kapal La Tartare, Kapten Forrest dari Inggris berlabuh di Manokwari, Teluk Doreri, dan pada tahun 1793, Papua menjadi daerah koloninya yang baru. Berdasarkan perintah Gubernur Inggris berkedudukan di Maluku, mereka mulai membagi garis pulau dan mendirikan Benteng Coronation di Teluk Doreri. Namun Kamaludin Syah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh Kesultanan Tidore (dimana pulau Papua bagian Barat klaim masuk dalam wilayah kekuasaannya milik Belanda) menentang pendiriannya, sehingga pada tahun 1814, Inggris meninggalkan Papua.[18][24]

Pada 24 Agustus 1828 berdirilah benteng Fort Du Bus di Teluk Trinton oleh A.J. van Delden atas nama Raja Willem I, sebagai penanda mulainya kolonialisme Belanda di Papua dengan diwujudkannya kerjasama dalam bentuk penandatanganan surat perjanjian dengan tiga raja yaitu Raja Namatota, Kasa (Raja Lahakia) dan Lutu (orang kaya di Lobo, Mewara dan Sendawan). Mereka mendapatkan pengakuan sebagai kepala daerah dibawah Sultan Tidore dan tongkat kekuasaannya yang berkepala perak dari Belanda, di mana secara bersamaan juga diangkat 28 kepala daerah bawahannya.[25] Belanda mengangkat Sultan Tidore sebagai penguasa atas wilayah Papua karena menanggap potensi ekonomi yang kecil, hingga pada tahun 1849, batas wilayah kekuasaan Tidore sudah sampai ke perbatasan modern Indonesia dan Papua Nugini.[26]

Kesultanan Tidore harus mengangkat pajak yang dibayar ke pemerintah Belanda dari wilayahnya ini berupa budak, kayu mesoyi, cengkih, pala, cangkang kura-kura, burung cendrawasih, dll. Bila tidak dibayar, hukuman berupa Perang Hongi akan dilaksanakan atas nama Sultan Tidore oleh kerajaan[27], kampung[28], dan kelompok marga[29] bawahan Tidore.[27] Efek pelayaran hongi ini cukup destruktif untuk perdagangan antar pulau, dimana Pulau Kurudu, Waropen yang merupakan pusat perdagangan di Teluk Cendrawasih diserang berkali-kali pada akhir tahun 1840-an hinga pusat perdagangan berpindah ke Teluk Doreri (Manokwari) dan Pulau Roon, Wondama pada tahun 1850-an. Walau kapal pedagang sangat jarang diserang tetapi berita adanya pelayaran hongi menyebabkan penduduk pesisir kabur sehingga tidak akan ada perdagangan pada musim itu.[30]

Belanda baru memulai memerintah langsung wilayah Niew Guinea sejak tahun 1898, parlemen Belanda mensyahkan pengeluaran anggaran sebanyak f.115.000 untuk mendirikan pemerintahan di Nieuw Guinea. Pemerintah Belanda membagi dua bagian daerah Nieuw Guinea, bagian utara dinamakan Afdeeling Noord Nieuw Guinea dengan kontrolir ditempatkan di Manokwari, lalu bagian Barat dan Selatan dinamakan Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea dengan kontrolir ditempatkan di Fakfak (Koentjaranigrat, 1992).[31] Pada tahun 1901, Belanda membeli wilayah New Guinea dari Sultan Tidore menjadi wilayah Hindia Belanda.[32]

Era Modern

Di masa Kebangkitan Nasional Indonesia, beberapa sosok nasionalis Indonesia yang sebagian besar merupakan tokoh pemberotakan komunis pada tahun 1926 ditahan di wilayah Boven-Digoel. Hal ini menjadi cikal bakal terbentuknya gerakan nasionalis Indonesia di wilayah Nugini Barat. Setelah proklamasi kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, Republik Indonesia mengklaim semua wilayah Belanda yang sebelumnya merupakan bagian dari Hindia Belanda, termasuk wilayah Nugini Barat. Sosok nasionalis mulai mendirikan organisasi sebagai bagian dari persiapan perang revolusi melawan Belanda. Seperti Marthen Indey memimpin Komite Indonesia Merdeka (KIM) Desember 1946 di Abepura, Gerakan Merah Putih didirikan oleh Petrus Walebong dan Samuel Damianus Kawab di Manokwari,[33] Perserikatan Indonesia Merdeka (PIM) didirikan oleh Lukas Rumkorem di Biak bulan September 1945, dan Silas Papare membentuk PKII pada tahun 1945 di Serui. Untuk menghadang rencana ini, Belanda membentuk Dewan Nugini pada tahun 1961.[34] Untuk melawan ini para pemuda Papua seperti Rumagesan, N.L. Suwages, Papare, Marani di Indonesia membentuk konferensi di Cibogo, Bogor para tanggal 13-15 April 1961. Usaha ini melahirkan Depertan pada Desember 1961, yang membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI), dan puncaknya deklarasi Trikora diproklamirkan Sukarno pada 19 Desember 1961.[33]

Provinsi Papua Barat dibentuk melalui proses pemekaran dari Provinsi Papua pada bulan Februari 2003, dengan penamaan awal Irian Jaya Barat. Pemekaran ini sejalan dengan tren pemecahan wilayah yang terjadi di seluruh Indonesia pada era Pasca-Suharto. Pada 18 April 2007, pengesahan PP No. 24 Tahun 2007 secara resmi mengubah nama Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat.