Manokwari - Guna tetap menjaga kestabilan harga pangan dan pengendalian Inflasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM), Rabu (23/10/2024). Kali ini GPM diadakan di Halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia tepatnya di Jl. Yogyakarta agar bisa menjangkau masyarakat yang berada di daerah Kampung Ambon, Brawijaya, Borarsi, Pelabuhan, dan sekitarnya.
Terlihat antuasiasme masyarakat yang datang memadati stand jualan yang disediakan. Pantauan tim Media Diskominfo Papua Barat, harga bahan pokok yang dijual di GPM kali ini diantaranya Bawang Merah Rp. 40.000/Kg, Bawang Putih Rp. 45.000/Kg, Cabai Rp. 45.000/Kg, Tomat Rp. 12.000/ Kg, Minyak Goreng Rp. 17.00...
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu Menteri Koperasi dan UKM mengatakan agenda ini sekaligus merayakan semangat kewirausahaan dan membuka ruang sebagai pilar penting ekonomi Indonesia. Selain itu melihat cita-cita menjadi negara dengan berpendapat tinggi tahun 2045 diperlukan peran sektor UMKM.
Selanjutnya rata-rata negara berkembang jika menginginkan pendapatan tinggi rata-rata enterpreneur 4 persen dan Indonesia hari ini 3,47 persen. Ia berharap kedepannya wajib melahirkan Enterpreneurs, ekonomi baru punya daya saing global yang terhubung dengan market, inovasi dan produksi modern.
"Produk inovatif dan harus didukung pembiayaan serta kebijakan investasi. Anggaran, kala...
Baca Selengkapnya
JAKARTA - Jumat (18/10/2024), Telah terlaksana Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPH Migas dengan Pemerintah Papua Barat tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Barat. Langkah ini menjadi penting guna memberi penegasan serta mempermudah kontrol terhadap harga hingga daerah terpencil.
Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati menjabarkan landasan hukum terselenggaranya PKS ini merujuk amanat pepres 191 tahun 2014 tentang penyediaan BBM dan distribusi dan Harga jual eceran. Selain itu dalam pengawasan BPH Migas dapat berkerja sama dengan Pemerintah Daerah. Ia mengakui saat ini pihaknya...
Baca Selengkapnya
Manokwari - Guna tetap menjaga kestabilan harga pangan dan pengendalian Inflasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM), Rabu (23/10/2024). Kali ini GPM diadakan di Halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia tepatnya di Jl. Yogyakarta agar bisa menjangkau masyarakat yang berada di daerah Kampung Ambon, Brawijaya, Borarsi, Pelabuhan, dan sekitarnya.
Terlihat antuasiasme masyarakat yang datang memadati stand jualan yang disediakan. Pantauan tim Media Diskominfo Papua Barat, harga bahan pokok yang dijual di GPM kali ini diantaranya Bawang Merah Rp. 40.000/Kg, Bawang Putih Rp. 45.000/Kg, Cabai Rp. 45.000/Kg, Tomat Rp. 12.000/ Kg, Minyak Goreng Rp. 17.00...
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu Menteri Koperasi dan UKM mengatakan agenda ini sekaligus merayakan semangat kewirausahaan dan membuka ruang sebagai pilar penting ekonomi Indonesia. Selain itu melihat cita-cita menjadi negara dengan berpendapat tinggi tahun 2045 diperlukan peran sektor UMKM.
Selanjutnya rata-rata negara berkembang jika menginginkan pendapatan tinggi rata-rata enterpreneur 4 persen dan Indonesia hari ini 3,47 persen. Ia berharap kedepannya wajib melahirkan Enterpreneurs, ekonomi baru punya daya saing global yang terhubung dengan market, inovasi dan produksi modern.
"Produk inovatif dan harus didukung pembiayaan serta kebijakan investasi. Anggaran, kala...
Baca Selengkapnya
JAKARTA - Jumat (18/10/2024), Telah terlaksana Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPH Migas dengan Pemerintah Papua Barat tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Barat. Langkah ini menjadi penting guna memberi penegasan serta mempermudah kontrol terhadap harga hingga daerah terpencil.
Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati menjabarkan landasan hukum terselenggaranya PKS ini merujuk amanat pepres 191 tahun 2014 tentang penyediaan BBM dan distribusi dan Harga jual eceran. Selain itu dalam pengawasan BPH Migas dapat berkerja sama dengan Pemerintah Daerah. Ia mengakui saat ini pihaknya...
Baca Selengkapnya
