JAYAPURA, PAPUA - Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere,MTP menerima audiensi Ketua Sinode GKI di Tanah Papua beserta rombongan serta diwarnai ragam pembahasan. Penjabat Gubernur Ali Baham menyambut baik aspirasi yang dipaparkan dan sekaligus memberikan pengarahan sesuai mekanisme yang berlaku, Senin (22/7/2024).

Mengawali pertemuan, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th memaparkan bahwa perhatian bersama dalam masa depan Pulau Mansinam menjadi penting untuk dibahas. Selain itu diketahui pada beberapa tahun lalu pemerintah pusat juga turut membantu dari segi pembangunan, akan tetapi hingga kini statusnya belum dapat dipastikan secara pasti apakah sudah selesai atau belum sepenuhnya, hingga tahap penyerahan aset.

Poin berikut kaitannya dengan badan pengelola yang rencananya hendak kembali dibentuk, tetapi memiliki prinsip kehati-hatian dalam susunan struktur agar tidak tumpang tindih tupoksi. Selanjutnya berkaitan peringatan Ke-170 tahun masuknya Injil di tanah Papua pada 5 Februari 2025 mendatang harus dipersiapkan secara matang.

Selain itu pada tahun 2025 mendatang juga bakal diperingati 1 abad perjalanan sejarah pendidikan formal di Bukit Aitumeri, Kabupaten Teluk Wondama.

"Sampai ke pembentukan badan pengelola yang baru tentu kita juga harus mendengar dari pemerintah dan masyarakat disana. Bagian ini kami apresiasi kepada pemerintah daerah karena kami yakin ini bukan hanya menjadi situs atau pusat peradaban bagi gereja sendiri tetapi secara nasional dan jangkauan internasional," jelasnya.

Ketua Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua, Joni Y. Betaubun, SH juga meminta dukungan pemerintah Papua Barat untuk menunjang operasional dan peningkatan kualitas layanan YPK. Disamping itu ada juga rencana pembangunan Sekolah SMK di Pulau Mansinam dan masih melalui tahapan koordinasi dan penjejakan secara berjenjang.

Menanggapi tujuan pertemuan tersebut, Pj. Gubernur Papua Barat meyimpulkan bahwa masukan ini akan dikomunikasikan kedepannya. Kaitan dengan badan pengelola, ia menyakini telah adanya pembahasan internal Sinode dan aspek pemerintah ada hubungan tentang penetapan sebagai situs.

Untuk sejumlah event berkaitan dengan perayaan 5 Februari, 1 abad pendidikan formal di Wondama dan ditetapkannya Manokwari sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional harus dipersiapkan secara baik mulai dari sekarang.

"Mencapai 2025 saya sarankan sudah mulai dari sekarang. Ini komitmen bersama dan harus berkumpul 6 Gubernur dan nanti akan saya sampaikan hasil rapat ini, bagaimana kebersamaan. Secara tidak ada beda lagi bahwa kita tidak lagi ingin pemahaman gunung pantai dan sebagainya, kita bersama-sama," Ujarnya.

"Mansinam ini levelnya se-Tanah Papua olehnya perlunya keputusan bersama para Gubernur. Kita komitmen Mansinam milik bersama," Tegasnya.

Ketua Dewan Adat Suku Doreri, Bons Rumbruren mengungkapkan bahwa masyarakat Mansinam tidak menginginkan adanya pembangunan jembatan penyebrangan karena berdampak pada mata pencarian menggunakan perahu bermotor. Disisi lain isu tentang pemekaran sebagai kawasan Distrik juga belum dapat direalisasikan karena sejumlah syarat dan hasil komunikasi bersama.

Untuk Badan pengelola situs yang awalnya berjumlah 300 lebih akan diatur sesuai kebutuhan. Rencananya ada 8 kelompok kerja meliputi keseluruhan Pulau Mansinam.

"Masyarakat Pulau Mansinam setuju dan saat FGD ada 2 pikiran, pertama bentuk yayasan dan Badan pengelola. Masyarakat Pulau Mansinam setuju melalui Mubes Doreri menjadi bedan pengelola situs Mansinam. Saya kira lebih cepat lebih baik badan pengelola dibentuk," Tandasnya.

Penulis : Givenly Frans