MANOKWARI-Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, mengawali pekan dengan memberikan sejumlah atensi terkait penurunan inflasi dan persiapan pelaksanan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.

Arahan Pj. Gubernur mengenai ke dua hal tersebut pascah pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID ) mengikuti rapat via zoom bersama pihak Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) RI, oleh Plt. sektretaris Jenderal Kemendagri, yang berlangsung diikuti dari ruang multi media kantor gubernur di lantai III.

Menurut Pj. Gubernur Dengan memiliki kebun percontohan atau yang disebut kebun pangan pemprov Papua Barat yang berlokasi di Susweni sebagai pemicu kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan untuk menanam, diyakini Pj. Gubernur akan memberikan sumbangsi terhadap penurunan angka inflasi Papua Barat.

Langkah lainnya, yaitu terus melakukan intervensi terhadap harga dan pendistribusian komoditi barang penyumbang inflasi setiap minggu berjalan.

"Tadi kita sudah dengar bersama-sama ada beberapa komoditi penyumbang inflasi yang sesungguhnya kita bisa melakukan intervensi, yaitu komoditi cabe. Langkah ini tentu kita sudah lakukan misalnya kebun pemprov yang ada di susweni. Kegiatan serupa kita berharap bisa ikut dilakukan oleh kabupaten yang ada di Papua Barat sebagai upaya untuk menurunkan inflasi. Kita yakin bahwa ini akan menurunkan angka inflasi kita,"sebut Pj. Gubernur ABT, senin, ( 29/07/2024 ).

Sementara berdasarkan penjelesan dari kepala Badan pusat Statistik provinsi Papua Barat, Ir. Merry, MP, mengatakan angka inflasi Papua Barat dalam tiga bulan terakhir diakui tidak terjadi perubahan yang signifikan. Dimana Pada April 2024 terjadi inflasi secara year on year (y-on-y) Provinsi Papua Barat sebesar 3,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,79. Inflasi man-to-man di bulan april sebesar 0,17 persen, bulan mei 1,35 persen sedangkan di bulan juni terjadi deflasi.

"Artinya kerja-kerja dari tim TPID itu sudah nampak, karena kita bisa melihat bahwa ketika terjadi inflasi intervensi dari tim TPID terhadap komoditas barang yang harganya fluktuatif tinggi,"ungkap Merry.

Hal lainnya yang di singgung Pj. Gubernur ABT, yakni anggaran persiapan pilkada oleh masing-masing kabupaten di Papua Barat baik kepada pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu, maupun pihak keamanan TNI/Polri. Dimana perlu adanya evaluasi bersama kabupaten yang sudah melakukan NPHD, namun belum dapat merealisasikan anggaran dimaksud.

"Saya berharap evaluasi dengan semua kabupaten untuk memastikan bahwa NPHD yang sudah di laksanakan anggarannya sudah diberikan kepada KPU, Bawaslu maupun TNI/Polri dalam rangka pilkada,"tambah Pj. Gubernur ABT.

Turut hadir dalam rapat itu para pihak yang tergabung dalam tim TPID, seperti Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Perum Bulog Subdivre Manokwari dan pimpinan OPD terkait di lingkup pemprov Papua Barat.

Penulis : Simon Patiran