MANOKWARI-Forumn Koordinasi Pimpinan daerah ( Forkopimda ) Papua Barat, Komite Intelijen Daerah ( Kominda ) Papua Barat dan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua ( BP3OKP ), menggelar rapat dalam rangka jelang Transisi Pemerintah dan antisipasi rawan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) gunernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Serentak secara khusus di wilayah Papua Barat.

Berlangsung pada ruang rapat lantai III kantor gubenur Papua Barat di Arfai, rapat itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, serta Para Pejabat Forkopimda Papua Barat.

Pj. Gubernur Ali Baham, dikesempatan itu dalam arahannya menyampaikan, bahwa jika berbicara tentang Otonomi Khusus ( Otsus ) sejak 23 tahun terakhir telah memberikan dampak dan perubahan bagi orang asli Papua ( OAP ). Dimana menurutnya gambaran tentang Otsus adalah hadirnya para pejabat OAP yang hingga kini telah menduduki jenjang karir tertinggi di tanah Papua. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur jalan dan berbagai program pembangunan lainnya.

Ali Baham juga menyebut, bahwa dirinya ikut andil dan menjadi saksi sejarah tentang lahirnya UU Otsus dan menggambarkan tentang kondisi Papua sebelum lahirnya UU tersebut.

"Kalau kita lihat tentang Otsus, maka tentunya bukan dari bapak presiden Jokowi saja, tetapi juga dari presiden kita sebelumnya, oleh sebab itu kami menyampaikan terima kasih. Akhir reformasi orde baru tahun 1999 kalau kita rapat di kantor gubernur di Jayapura itu, pejabat orang asli Papua ( OAP ) yang eselon II hanya sekitar lima orang. Tapi sekarang kita hitung sudah berapa banyak, jadi kalau kita berbicara apakah ada perubahan atau tidak? Dengan adanya Otsus, coba hitung hal ini. Saya minta ini harus dipahami baik, negara sudah memberikan perhatian kepada kita,"ungkap Pj. Gubernur ABT.

Dalam forum yang mengulas capaian program pembangunan presiden Jokowi dalam kepemimpinan 10 tahun terakhir terutama untuk tanah Papua terlebih khusus pembagunan di Papua Barat, kata Pj. Gubernur ABT, bahwa presiden Jokowi telah bebuat banyak untuk Papua Barat.

"Kita sudah jalan, OAP kita ada di sini, pemekaran dari satu provinsi menjadi dua provinsi, kemudian menjadi enam provinsi itu adalah kebijakan yang berani oleh bapak presiden Jokowi dan presiden sebelumnya yang telah melakukan itu. Kemudian peresmian pupuk kaltim di FakFak, pembangunan bandara Siboru di FakFak, Tran tiga ginting Oil dan pabrik semen Maruni, ini bapak presiden sudah memberikannya untuk kita,"urai Pj. Gubernur ABT.

Sebelumnya, Kabinda Papua Barat, Mayjen. TNI, Daru Cahyono, juga di kesempatan itu mengajak selurun stack holder untuk mendukung sisah masa pemerintahan presiden Joko Widodo serta dukungan yang sama juga kepada pemerintahan baru yang akan datang dalam hal ini presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presden Gibran Raka Buming Raka.

Disamping itu, pihaknya juga mengemukakan sejumlah isu penting seputar keamanan dalam mendukung kelancaran proses pembangunan daerah Papua Barat, termasuk isu keamanan dan kelancaran jalannya proses hingga memasuki pilkada 27 november 2024.

"Semua stack holder mendukung sisah pemerintahan presiden Jokowi maupun masa pemerintahan yang akan datang. TNI/POLRI Binda dan jajaran dapat terus membaca situasi hingga pergantian masa pemerintahan yang baru,"pungkasnya.

Kabinda juga meneruskan pesan presiden dalam rapat sebelumnya di IKN yang diikutinya, dimana presiden berharap TNI/Polri dan BIN agar terus membaca situasi, menjaga stabilitas keamanan nasional agar tetap kondusif sampai dengan pelantikan presiden di masa pemerintahan yang baru. Selain itu, lembaga terkait juga diharapkan menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan stok BBM di wilayah masing-masing termasuk di Papua Barat. Antisipasi dari sarana pendidikan terkait kegiatan yang dilakukan orang asing.

"Hal ini sebagaimana dalam pasal 3 UU Intelejen bahwa Intelejen adalah lini terdepan dalam sistem keamanan atau pertahanan negara,"jelasnya.

Sementara itu, kepala BP3OKP Papua Barat, Irene Manibuy, mengemukakan program percepatan pembangunan di Tanah Papua menuju Indonesia emas 2045. Disebutkannya bahwa rencana induk percepatan pembangunan Papua ( RIPP ) dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua ( RAPP ) selama 20 tahun yang terbagi dalam program lima tahunan guna percepatan pembangunan Papua emas menuju Indonesia emas 2045.

"Papua emas adalah kita bisa mencapai apa yang sudah digariskan oleh RIPP dan RAPP dan semua sistem tersebut akan termuat dalam sistem informasi percepatan pembangunan Papua,"jelas Irene.

 Di sisi lain, kapolda Papua Barat, melalui Wakpolda Papua Barat, Brigjen Pol. Alfred Papare, S.I.K, mengemukakan sejumlah isu penting tentang kerawanan pilkada di dua wilayah hukum yanki Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dimana Kerawanan Papua Barat dalam menghadapi pilkada dapat dilihat dari pengalaman pemilu sebelumnya.

"Kami dari Polri dan TNI di forum ini kami sampaikan, kami jamin situasi di Papua Barat masih aman kondusif sampai kita akan masuk pada tahapan pengesahan paslon gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupatu dan pencabutan nomor urut pada 22-23 september 2024.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dr. Muslikhuddin, S.H., M.H, dalam rapat menyebutkan beberapa hal penting dalam percepatan pembangunan Papua, dapat menginventarisir aturan perundang-undangan tentang Otonomi khusus bagi Papua. Ia pun menyoroti hukum adat bagi Papua yang perlu di dorong sesegera mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

"Perda kaitannya dengan hukum adat kalau misalnya berlaku tujuh kelompok adat yang ada di Papua yang melakukan perbuatan melawan hukum akan dipidana maka akan dilihat dari komunitas adat mana dan seperti apa proses penyelesaiannya. Walaupun ini agak susah, kalau kita tidak memulai kapan kita akan mengakhiri, kita harus dorog hal ini,"pungkasnya.

Dirinya pun menyebut peran kejaksaan sesuai Peraturan presiden nomor 24 tahun 2023, adalah untuk memberikan dukungan terhadap tiga hal, yaitu yang pertama adalah dukungan kebijakan, kedua penegakan hukum dan yang ketiga adalah pendidikan.

"Apa yang mau dicegah untuk tidak korupsi apa yang mau ditindak, ditindak agar orang tidak korupsi. Makanya saya selalu katakakan, saya senang kalau bapak-bapak ke kantor saya untuk ngopi, tapi saya tidak senang kalau bapak-bapak ke kantor saya kemudian pakai rompi,"imbuhnya.

Rapat juga turut dihadiri Pj. Sekda Papua Barat, para anggota BP3OKP Papua Barat, pimpiman OPD dan jajaran unsur Forkopimda Papua Barat serta tamu undangan lainnya.

Penulis : Simon Patiran