Manokwari, Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. H. Ali Baham Temongmere, M.T.P. telah mengukuhkan Lepot Setyanto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat pada Rabu (24/01/2024) di Gedung PKK Perkantoran Gubernur Arfai Manokwari. 

Dalam kesempatan itu, Ali Baham mengungkapkan bahwa pergantian pejabat dalam sebuah instansi merupakan siklus positif sebagai bentuk regenerasi yang diharapkan mampu mendukung pengoptimalan tugas dan fungsi instansi baik vertikal maupun daerah, 

"Pergantian Pejabat di lingkungan instansi daerah maupun vertikal merupakan sebuah siklus positif sebagai bentuk kebijakan pimpinan dalam rangka regenerasi dan tuntutan kebutuhan organisasi guna mengoptimalkan tugas, fungsi perwakilan BPKP di daerah ini. Sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat kami berharap bersama BPKP kedepan, tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Barat terutama tata kelola keungan dan pembangunan daerah akan dapat perbaikan yang signifikan termasuk tata kelola Badan Pelayanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Papua Barat" ujar Ali Baham. 

Penjabat Gubernur Ali Baham pun kembali mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas peran BPKP selama ini karena telah banyak berkontribusi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat. Dirinya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat yang telah dikukuhkan pada kesempatan Rabu siang itu. 

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufik Purwanto yang mewakili Kepala BPKP RI menyampaikan apresiasinya melihat banyaknya Forkompimda yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya hal ini menunjukkan besarnya dukungan dan komitmen perangkat daerah hntuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Paoua Barat,

"kehadiran Bapak Penjabat Gubernur dan Forkopimda Papua Barat maupun Papua Barat Daya pada kesempatan ini menunjukkan  komitmen kita untuk bersama sama mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Apalagi tadi juga diarahkan oleh Bapak Penjabat Gubernur untuk bisa menjaga akuntabilitas dana Pemerintah Pusat sekitar 17 Triliun yang mana 12 Triliun berupa dana transfer, 5 Triliun dari kementerian lembaga dan dari APBD di 2 Provinsi dan Kabupaten Kota" pungkas Taufik. 

Untuk diketahui bersama, acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Ketua MRP Papua Barat, juga Forkopimda Provinsi Papua Barat. 

Penulis : Maria Malir