MANOKWARI-Penjabat Gubernur Papua Barat, yang turut didampingi Pj. Gubernur Papua Barat Daya, yang diwakili kepala dinas terkait, melakukan peluncuran program pengelolaan terpadu benteng alam mahkota permata Tanah Papua ( MPTP ), yang berlangsung pada salah satu hotel dalam kota Manokwarim

Dengan memanjatkan puji syukur dan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, kamis, 18/07/2024 ), menabuh tifa sebagai tanda peluncuran program pengelolaan terpadu benteng alam mahkota permata Tanah Papua ( MPTP ).

Pj. Gubernur ABT, dalam sambutan dan arahannya pada kesempatan itu, mengatakan, bahwa  saat ini dunia sedang menghadapi tiga krisis global yaitu perubahan iklilm, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Dimana ketiga krisis tersebut memiliki keterkaitan dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dibelahan bumi manapun. Melihat hal ini kata Pj. Gubernur ABT, bahwa salah satu inisiatif monumental adalah deklarasi provinsi Papua barat sebagai provinsi konservasi pada tahun 2015 yang kemudian dilegalkan dalam perdasus nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di provinsi Papua Barat.

Kaitannya dengan itu, sebut orang nomor satu di provinsi Papua Barat ini, bahwa berbicara tentang 70% tutupan hutan, sebagai kawasan lindung dalam perdasus tersebut dan usulan fiskal berbasis ekologis telah membuahkan hasil dengan ditetapkannya keputusan menteri keungan RI nomor 32 tahun 2022.

"Dengan mamasukan luas tutupan hutan sebagai salah satu variabel dalam penetapan dana alokasi umun ( DAU ) provinsi dan kabupaten dengan bobot 15% sehingg kita di provinsi dan kabupaten sangat berkepentingan,"sebut Pj. Gubernur ABT.

Menyimpan keanekaragaman hayati flora dan fauna sekaligus harapan untuk kehidupan masyarakat adat yang lebih baik, serta kontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tanah Papua. Pj. Gubernur ABT, juga memandang penting kinerja untuk mengurangi emisi CO2 dengan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan.

Kolaborasi multi pihak juga sangat diharapkan Pj. Gubernur dapat menyatukan sekat-sekat adimistratif, menghimpung berbagai kewenangan pengelolaan dan mensinergikan semua kekuatan yang ada. Untuk mengelola bentang alam, sebutnya memerlukan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini guna mencapai tujuan pelestarian hutan alam, perlindungan keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat serta berbagai bentuk dukungan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Menjadi kebanggaan kita bersama, menjadi modal alam ( natural capital ) yang sangat berharga untuk dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat,"ujar Pj. Gubernur ABT.

Mengakhiri sambutannya, Pj. Gubernur ABT, berpesan agar pengelolaan bentang alam mahkota permata tanah Papua disamping mengedepankan aspek perlindungan dan konservasi, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Prioritas dan akselerasi dalam impelementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri dalam batasan kewenangan formal dan keterbatasan kapasitas SDM dan fiskal. Perlu dukungan, kolaborasi dan sinergi para pihak untuk mencapai tujuan bersama,"tandas Pj. Gubernur ABT.

Acara yang terselenggara atas kerjasama pemerintah provinsi Papua Barat-Papua Barat Daya dan mitra pembangunan.

Hadir pada acara tersebut, unsur forkopimda Papua Barat, pimpinan OPD terkait lingkup pemprov Papua Barat, perwakilan kepala daerah 6 kabupaten  se-provinsi Papua Barat-Papua Barat daya, akademisi, serta tamu undangan lainnya.

Penulis : Simon Patiran