Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Penyesuaian APBD T.A. 2023 Terhadap PMK 206/PMK.07 /2022

Pj. Gubernur Papua Barat: 

• Dalam Rapat bersama Wamendagri, Pj. Gubernur Papua Barat telah meminta secara tegas untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap PMK 206/PMK.07 /2022.

• Penyesuaian dan Penginputan RAP telah selesai meskipun mengalami keterlambatan dan terkendala alasan teknis.

• Akibat Penyesuaian tersebut : Pembangunan Gedung DPRPB dan Gedung MRPB yang telah disetujui dan ditetapkan dalam APBD T.A 2023 sementara harus ditangguhkan untuk keperluan pembayaran TPP ASN Pemprov. Papua Barat, yang sudah tidak terakomodir dalam Belanja Pegawai Pemprov. Papua Barat T.A 2023.

• Pada Tanggal 3 Februari akan dilaksanakan Raker Kepala Daaerah se-Tanah Papua dalam momen tersebut direncanakan akan dibentuk Asosiasi Gubernur se Tanah Papua sesuai arahan Wamendagri untuk menampung aspirasi dan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat.

• Terdapat 29 Anggota DPRPB dengan Status Dapil di Provinsi Papua Barat Daya, terkait Pokok Pikiran dan Hak Anggota DPRPB tsbt mekanisme akan diurus melalui Gubernur kepada Komisi II DPR RI. Ketua DPRPB perlu mengkomunikasikan kepada 29 Anggotan DPRPB tersebut.