MANOKWARI - Target nasional percepatan penurunan Stunting 14 persen dan Kemiskinan Ekstrem 0 persen tahun 2024 menjadi perhatian serius, tidak terkecuali secara berjenjang dari level kampung/desa. Intervensi dan pola penanganan tepat sasaran, terukur dan sistematis seyogianya memerlukan keterlibatan serta dukungan semua pihak.
Sekertaris Tim Penggerak PKK Papua Barat, Srie Wanenda menjelaskan kehadirannya dalam rakornis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung guna mengemukakan capaian penanganan semester pertama tahun 2024. Diketahui bersama program penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan Stunting merupakan prioritas TP PKK yang terus gencar dilakukan.
Baca Selengkapnya
MANOKWARI-Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, menghadiri sekaligus membuka kegiatan lomba cipta menu kreasi pangan lokal berbasis B2SA ( Beragam Bergizi Seimbang dan Aman ) tingkat provinsi Papua Barat tahun 2024.
Acara dipusatkan pada salah pusat perbelanjaan dalam kota Manokwari, sabtu, ( 08/06/2024 ).
Dalam kesempatan itu Pj. Gubernur ABT, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Dimana kata orang nomor satu di Papua Barat ini, bahwa dimensi kesadaran gizi dapat terealisasi melalui aspek edukasi, pendidikan dan promosi.
"Saya selaku Pj. Gubernur atas nama pemerintah, pr...
Baca Selengkapnya
MANOKWARI-Mendukung Pemerintah provinsi Papua Barat, dalam rangka percepatan Pkekan Imunisasi Nasional ( PIN ) Polio, Tim Penggerak PKK ( TP-PKK ), menggelar pencanangannya, yang terpusat pada rumah gizi, jalan Karya Abri, Manokwari, sabtu ( 08/06/2024 ).
Mengusung tema, dua tetes anti polio selamatkan anak Papua, PIN Polio dicanangkan secara langsung oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, mendampingi Pj. Ketua TP PKK, Ny. Haja Siti Mardiana Temongmere, SE dan sekda Papua Barat.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur ABT, menyebutkan, bahwa terdapat tiga anak yang saat ini terserang polio di tanah Papua, yakni di provinsi Papua, Papua Teng...
Baca Selengkapnya
Hasil olah data dari Tim Gugus Tugas Covid -19, pertanggal 03 April 2020, jumlah ODP yang masih dalam pantauan berjumlah 345 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Orang, berikut sebaran ODP baik yang masih dalam pemantauan dan yang sudah selesai pemantauan di 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di Papua Barat :
1. Kabupaten Sorong Total 49 (Empat P...
Baca Selengkapnya
MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menggelar Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) di Pemkab Manokwari, Kamis (10/7/2025).
Dalam sambutan Bupati Manokwari yang dibacakan Kepala Dinas Kominfo, Bondan Santoso, S.STP., M.Ec.Dev., disampaikan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas SDM pengelola SP4N Lapor di tingkat kabupaten. Sistem ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, yang wajib dijalankan sesuai ketentuan Kementerian PANRB dan menjadi objek penil...
Baca Selengkapnya
Manokwari - Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Papua Barat menggelar rapat koordinasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov Papua Barat sebagai Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik, Rabu (09/07/25) bertempat di Kantor Gubernur Papua Barat.
Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten II Bidang Pemerintahan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, SE., MH, menegaskan kepada peserta PPID di lingkup Pemprov Papua Barat agar bekerja maksimal,
"Saya mengharapkan kinerja maksimal dari PPID ini, untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan meningkatkan pelayanan informasi publik demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan aku...
Baca Selengkapnya
MANOKWARI - Pemprov Papua Barat secara serius melakukan langkah percepatan pembentukan dalam rangka mendukung program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Drs. Dominggus Mandacan bersama para Bupati mengikuti rapat dengan narasumber dari Kementerian Koperasi beserta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia secara daring, Kamis (19/6/2025).
Asisten Deputi Kementerian Koperasi, Aditya Putra menyebut untuk Papua Barat terpantau adanya peningkatan berkaitan musyawarah desa dan penerbitan SK Notaris. Akan tetapi perlu adanya optimalisasi sehingga seluruh Desa/Kelurahan dapat tercover dalam program ini hingga launching pada 12 Juli mendatang.
Baca Selengkapnya
