“ Daerah Penerima WTP di Papua Barat Meningkat

Posted by: | Posted on: June 13, 2016

penyerahan-LHP-BPK-atas-LKPD-kabkota.jpg

Manokwari (13/06/16) – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, peringkat Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan, hal ini terbukti dari jumlah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 9 daerah, sementara yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4 kabupaten.

Hasil tersebut diperoleh setelah BPK RI perwakilan Papua Barat melakukan pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2015 kepada 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan BPK-RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dimana pemeriksaan itu ditunjukan untuk memberikan opini atas kewajaran LPKD tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan atas laporan keuangan itu, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuntansi, laporan SAL dan catatan laporan keuangan. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional BPK RI  sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK RI pasal 1 ayat 1 UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yaitu penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2015 dalam hal ini DPRD.

Kepala Perwakilan BPK R.I Perwakilan Provinsi Papua Barat Dalli Mulkana S.E., M. Sc, 12 daerah mengatakan Daerah yang mendapat opini WTP adalah Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana, Kota Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Fak-fak dan Maybrat. Sementara yang memperoleh WDP adalah Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Manokwari dan Manokwari Selatan.

Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Papua Barat, menambahkan tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Sesuai peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, baik penerapan akutansinya maupun pengajian laporan keuangan.

Menurutnya penerapan laporan keuangan berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensip untuk mengajikan seluruh hak kewajiban serta kekayaan hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran selebihnya.

Selain itu Kepala BPK Papua Barat juga mengingatkan agar para bupati dan walikota segera mengambil langkah perbaikan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat dalam LHP dalam rangka meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan langsung disaksikan oleh Gubernur Papua Barat,  Abraham O. Atururi, anggota DPR Papua Barat dan auditor utama keuangan Negara VI BPK RI, Sjafrudin Mosii.

Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi dalam sambutannya mengatakan, laporan hasil keuangan yang diserahkan kepada kabupaten/kota merupakan petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik kedepan.

Gubernur mengatakan rekomendasi yang telah dituangkan dalam LHP ini merupakan saran konstruktif dan sangat berharga tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, sehingga bupati dan walikota akan terus berupaya memperbaiki kelemahan termasuk mendindaklanjuti pemeriksaan BPK.

Menurutnya opini yang diberikan BPK sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menjawab kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat dan masyarakat. Untuk itu Pemerintah  bersyukur, karena opini BPK kepada pemerintah kabupaten/kota telah meningkat yang tadinya dinilai disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan ada yang telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Humas dan Protokol PB)


Papua Barat Kembali Sandang Opini WTP “

Posted by: | Posted on: June 3, 2016

SONY DSC

Manokwari, {3/6/2016} – Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua Barat yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk tahun anggaran 2015.

Opini itu tentunya sangat membanggakan, karena ini merupakan kali keduanya, setelah keluar dari opini disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan tahun-tahun sebelumnya. Predikat ini juga diraih diakhir jabatan Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi. Otomatis, predikat ini akan menjadi kesan dan peninggalan yang membanggakan.

Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi menyadari opini itu tidak bisa diraih apabila tanpa kerjakeras semua pihak. Untuk itu, orang nomor satu di Pemprov Papua Barat ini sangat berterima kasih kepada semua pihak sehingga bisa mendapat opini WTP kembali. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan Perjuangan dari disclaimer kemudian WDP hingga bisa memperoleh WTP selama 9 tahun.

Oleh sebab itu, Gubernur menghimbau kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat agar termotivasi untuk mengikuti jejak Papua Barat mendapat WTP.  Gubernur menambahkan Tahun depan masa Jabatannya akan berakhir, dan dirinya berharap Gubernur berikutnya bisa mempertahankan predikat ini.

Gubernur juga meminta pimpinan SKPD untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan di lingkungan kerja. Dengan menekan seminimal mungkin pelanggaran dalam relaisasi pengunaan dana APBD.

Ketua BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR PB jalan Siliwangi Manokwari.Bottom of Form

Top of Form

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRPB, Pieters Kondjol, didampingi tiga wakil ketua masing-masing J. A.Jumame, Robert Manibuy, dan Ranley Mansawan.

Sedangkan dari Pihak Eksekutif dihadiri oleh gubernur Papua Barat, Abraham. O.Atururi dan jajaran pemerintahan Provinsi Papua Barat

Dalam kesempatan ini, juga diserahkan piagam penghargaan Anggota VI BPK RI kepada pemerintah provinsi sebagai apresiasi atas perolehan opini WTP.

Dalam sambutannya, Dali Mulkana mengatakan, hasil pemantauan tindak lanjut per 21 Desember 2015 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan TA 2014 dan sebelumnya, terdapat 304 rekomendasi senilai Rp.42,44 miliar. Menurutnya yang Telah ditindaklanjuti sebesar 32 persen dari jumlah rekomendasi sebanyak 162 rekomendasi senilai Rp.60,80 miliar atau 20 persen. Sedangkan Sebanyak 480 rekomendasi senilai Rp.226,714 miliar yang belum ditindaklanjuti atau sebesar 51 persen rekomendasi.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang kedua kalinya bagi pemerintah provinsi Papua Barat. Meski demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan antara lain, penatausahaan dan pengamanan aset tanah belum memadai, penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak tepat, laporan penggunaan belanja hibah belum sepenuhnya disampaikan oleh lembaga penerima hibah, dan belanja kegiatan orientasi pengembangan PNS tidak sesuai ketentuan. {Humas dan Protokol PB}


“Aparatur Humas dan Protokol yang Profesional, Kunci Pelayanan Prima”

Posted by: | Posted on: June 2, 2016

IMG-20160606-WA0009Manokwari (2/06/2016) – Aparatur Kehumasan dan Keprotokolan harus mengembangkan Potensi Diri dan menambahkan Wawasan guna menciptakan Pelayanan yang Prima. Hal Tersebut Di sampaikan Gubernur Papua Barat, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mathias Rumfabe saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Humas dan Protokol kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat di Valdos Hotel Manokwari.

Staf Ahli menambahkan tugas Humas dan Protokol dalam memberikan pelayanan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat memiliki peran penting, karena Humas Dan Protokol merupakan aparatur yang harus menyiapkan, Merencanakan dan berkoordinasi terhadap jalannya Kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Pejabat Negara ataupun Tokoh Masyarakat. Humas dan Protokol juga berperan menjaga Reputasi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten. Aparatur Kehumasan dan Keprotokolan Di Tuntut Tanggap untuk melihat, mencermati, dan menyikapi perubahan yang terjadi baik Aturan-aturan ataupun Dinamika Masyarakat. Kegiatan Rakornis ini merupakan moment yang tepat untuk menggali Pengetahuan dan wawasan untuk menyatukan visi dan misi guna memenuhi Tuntutan Masyarakat mengenai kebutuhan Informasi yang terbuka dan Akurat.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat, Albert Macpal berharap RAKORNIS Humas dan Protokol ini dapat menciptakan satu kesatuan antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam melaksanakan tugas, baik dalam berkoordinasi atau pelaksanaan pembagian program Kerja.  Untuk itu Albert Macpal menambahkan materi yang diberikan dalam rakornis ini untuk membekali Aparatur Kehumasan dan Keprotokolan sekaligus menjadi motor perubahan baru bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya pada pelayanan publik. Materi yang di berikan yakni Memahami Potensi Diri dan Teknik Penampilan Diri dari Legensia Learning Center dengan narasumber Drs.Yusuf J.Hilmi, MM, serta Materi Implementasi UUD nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dengan Narasumber Kepala Biro Administrasi Pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.

Koordinator kegiatan yang juga selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha pada Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat, Marikawati Vandriana Morin mengungkapkan, rakornis yang dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 1 hingga 3 Juni 2016. Dirinya juga mengajak seluruh aparatur dibagian humas dan protocol dalam tugasnya melayani pejabat dan memberikan pelayanan dalam bidang kehumasan. Dikatakannya, tugas dibagian kehumasan merupakan corong bagi daerah. Sebab, setiap informasi dari kegiatan pemerintah harus diketahui oleh masyarakat. “Untuk itu, dari kegiatan ini kita berharap ada masukan-masukan yang bisa dirangkum dan disampaikan kepada publik. Kemudian peserta juga bisa mendapat materi tentang tugas-tugas jurnalistik,” jelas Morin. Ia juga berharap, para peserta memahami tentang tugas-tugasnya dibagian kehumasan dan bisa menjalin kerjasama dalam menyampaikan informasi melalui media masa di daerah. Selain itu, aparatur sipil Negara di bagian kehumasan dan protocol juga diharapkan mampu berperan sebagai pembawa acara dalam acara-acara resmi di pemerintahan masing-masing. “Kemudian juga memahami bagaimana melayani pejabat dalam melaksanakan tugas pemerintahan agar kegiatan pemerintah itu bisa sampai ke masyarakat. Ini adalah tugas bagian kehumasan,” tukasnya.

Kegiatan Rakornis ini nantinya juga akan menghasilkan Rekomendasi Humas dan Protokol yang akan menjadi acuan bagi Kabupaten / Kota Se- Provinsi Papua Barat. (Humas & Protokol PB)

 


Kunjungan Belajar Biro Humas dan Protokol ke Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya (27/5)

Posted by: | Posted on: May 28, 2016

????????????????????????????????????

Bimtek Media Relation dan Penggunaan Website yang di selengarakan oleh Biro Humas dan Protokol Bidang Kehumasan Di kota Surabaya dengan salah satu agenda yaitu Kunjungan Ke Dinkominfo Kota Surabaya Guna Mempelajari Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Jack sawaki bersama Kepala Bagian Humas Maxi Matau rombongan di Sambut Oleh sekretaris Dinkominfo Kota Surabaya, Cahyo Utomo, di ruang rapat Diskominfo kota Surabaya.

Staf ahli Gubernur mengatakan kunjungan yang dilakukan merupakan bimbingan teknis tentang teknologi pengunaan website. Bersama rombongan dari Papua Barat agar bisa dibina dan dididik, mengingat Surabaya dinilai lebih maju dalam pemanfaatan teknologi informasi.

????????????????????????????????????

Sementara itu, Cahyo dalam sambutannya mengatakan, situs surabaya.go.id dirancang dan dibangun oleh internal Pemerintah Kota Surabaya. Staf yang terlibat telah menandatangani pakta integritas. Bahkan, pimpinan daerah juga terlibat langsung dalam perancangan websitenya.

Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinkominfo Surabaya, Irvan Dhani Ananda menjelaskan, bahwa situsnya menampilkan informasi secara berkala dan serta merta sebagai implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Menurut Irvan, terkait teknologi informasi, masyarakat diperkenalkan dan dilatih melalui Broadband Learning Center (BLC) agar dapat mengakses internet untuk menjalankan aplikasi perijinan dan aplikasi pelayanan publik lainnya.

sebagai pihak Penyelenggara kegiatan bimtek ini, Kepala Bagian Humas Papua Barat Maxi Matau bertrima kasih kepada ibu walikota Surabaya lewat dinkominfo yang sudah menerima dan membagi ilmu pengunaan website  mengingat kota surabaya merupakan peringkat kedua dalam pengelolaan website di asia pasifik

 


Bimtek Media Relation dan Penggunaan Website

Posted by: | Posted on: May 27, 2016

????????????????????????????????????

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat pada bidang humas melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) media relation dan penggunaan website bidang kehumasan. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Papua Barat melalui Staf ahli bidang pemerintahan Provinsi Papua Barat, Jack Sawaki, bertempat di salah satu hotel  kota surabaya(27/5)

Ketua panitia yang juga selaku kepala bagian kehumasan, Max Simatauw dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang mampu mengelola dan menjalankan informasi melalui media internet yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sementara tujuannya, untuk membangun pemahaman tentang penggunaan website agar mampu memberikan informasi yang akurat dan mengelola website dengan baik guna  penyebarluasan informasi kemajuan diberbagai bidang di provinsi Papua Barat.

Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Jack Sawaki menilai kegiatan ini sangat positif karena saat ini sedang berada dalam satu era teknologi yang semakin canggih. Dimana kemajuan dalam Bidang infromasi sudah begitu maju.

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka Pemerintah dan Masyarakat mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dan tergilas oleh kemajuan teknologi.

Dikatakan Sawaki, pelatihan ini merupakan langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua Barat, dan sangat tepat memilih Kota Surabaya karena Surabaya merupakan daerah yang sudah maju dalam penggunaan teknologi bidang internet.

Selain materi dalam kelas, peserta dari Papua Barat ini juga akan diajak mengunjungi Dinas Infokom Surabaya, diharapkan SKPD tersebut bisa memberikan informasi tentang kemajuan penggunaan website kota Surabaya. Para peserta diharapkan bisa memanfaatkan waktu dengan mengikuti kegiatan secara baik.

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat, dalam bimtek ini mengundang fasilitator, Ir, Simon Tandibuaa, Msc dan asisten fasilitator Sofian Hady dari Jakarta. Humpro.pb

 


Presiden Joko Widodo Kembali Kunjungi Manokwari

Posted by: | Posted on: April 5, 2016

1 presiden tiba mkwA Presiden RI, Joko Widodo didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo kembali mengunjungi Manokwari Provinsi Papua Barat. Pada kunjungannya kedua kalinya ini, Presiden juga berkesempatan lawatan ke Kabupaten Teluk Wondama untuk meresmikan dermaga Wasior, Selasa (5/4/16).

Turut ser3 Peresmian Dermaga di kab Wondama 2ta dalam rombongan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono,  Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi dan beberapa jajaran Kabinet Presiden.

 

Orang nomor satu di Indonesia ini tiba di bandara Rendani Manokwari sekitar pukul 09.30 WIT, Selasa (5/4) menumpangi pesawat milik TNI Angkatan Udara dengan nomor penerbangan A-7305. Kedatangan Presiden langsung disambut oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi bersama Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol, Royke Lumowa bersama Ketua DPR Papua Barat dan sejumlah pejabat di lingkungan pemprov Papua Barat.

Read More …


Presiden Minta Bantuan PKH Tidak Untuk Beli Pulsa dan Rokok

Posted by: | Posted on: April 5, 2016

4 pembagian Kartu Indonesia SEhat di Biryosi ManokwariAPresiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo meminta dana bantuan yang diberikan melalui Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan sebaik-baiknya. Terutama untuk sector kesehatan dan pendidikan keluarga dan anak-anaknya.

Presiden Jokowi meminta, dana PKH yang diberikan tidak untuk dibelikan pulsa dan rokok. Sehingga, jika dana itu diminta oleh keluarganya untuk membeli dua hal itu jangan diperkenankan.

Sebab, pemberian bantuan tersebut dimaksudkan untuk membantu para keluarga, terutama keluarga ekonomi menengah kebawah agar memiliki hidup yang lebih layak. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan dalam program bantuan social Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan disabilitas, bantuan lanjut usia dan menyerahkan secara simbolis bantuan Beras Sejahtera (Rastra) program Kementrian Sosial di Dermaga Biryosi Manokwari Provinsi Papua Barat, Selasa (5/4).

“Gunakan dana bantuan dari pemerintah pusat ini sebaik-baiknya. Bukan, menggunakannya untuk membeli pulsa dan beli rokok. Dana yang diberikan pemerintah pusat melalui program Kementerian Sosial tersebut digunakan untuk pendidikan anak dan kesehatan anak,” terang Presiden.

Presiden juga menyerahkan 5 unit sepeda kepada masyarakat dan 2 siswa yang benar menjawab pertanyaan Presiden. Seketika, suasana riang dan menimbulkan gelak tawa karena tingkah lucu masyarakat menerima pertanyaan Presiden Jokowi.[***]

BY: HUMAS PROV. PB


Tentang Provinsi Papua Barat

Posted by: | Posted on: January 5, 2016
papuabaratprov

Papua Barat (sebelumnya Irian Jaya Barat disingkat Irjabar) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Provinsi Papua Barat ini meski telah dijadikan provinsi tersendiri, namun tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya. Provinsi ini juga telah mempunyai KPUD sendiri dan menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pada tanggal 5 April 2004.

Sejarah

Sejarah Papua Barat atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Irian Jaya sebelum kemerdekaan Indonesia kurang dibahas dalam buku-buku sejarah nasional untuk sekolah dasar sampai menengah, sehingga banyak yang tidak mengetahuinya. Sejarah Papua Barat dalam hal hubungannya dengan bangsa-bangsa lain yang mendiami Kepulauan Nusantara sangat penting, karena apabila kita berbicara mengenai sejarah Indonesia, kurang lengkap rasanya jika tidak membahas Papua, karena ternyata sejarah Papua semenjak wilayah tersebut dibicarakan dalam sejarah, selalu berkaitan dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara yang akhirnya secara bersama-sama membentuk Negara Indonesia.

Sejarah Papua bagian barat dalam kaitannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah unik. Walaupun Papua “agak terlambat” diakui oleh dunia internasional sebagai bagian dari NKRI, namun sebenarnya sejak awal penduduk Papua sudah merupakan “keluarga besar” penduduk yang mendiami wilayah Nusantara yang kemudian bergabung dan membentuk Negara Indonesia.

Pada masa kerajaan di wilayah Nusantara, Pemerintah Kerajaan Sriwijaya tercatat pernah mengirimkan burung-burung asli Papua yang waktu itu disebut Janggi kepada Pemerintah Kerajaan China.

Dari beberapa nama masa lalu yang diberikan untuk Papua ini, tampak jelas bahwa sejak daerah ini di kenal sejarah, sudah ada hubungan yang amat erat antara wilayah ini dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara saat itu.

Nama lain dari Papua pada masa lalu adalah “Samudranta“, yang menunjukkan bahwa daerah Papua telah di kenal oleh masyarakat pemakai bahasa Sansekerta yang bermukim di wilayah kepulauan Indonesia, baik dalam pengertian geo-politik maupun sosial ekonomi. dan budaya dalam arti luas. Ramandey menulis bahwa pada abad pertama Masehi pengaruh Hindu dan India telah tersebar di seluruh Nusantara saat itu dan tidak hanya terbatas di Jawa dan Sumatera saja tetapi juga menyebar sampai ke timur termasuk Papua. Mungkin saja yang disebut “Pulau Ujung Samudranta “ itu adalah Pulau Nieuw Guinea. Rupanya pelaut-pelaut India telah sampai kesini, karena terbukti dari catatan-catatan dari orang India yang menyebut Irian itu Samudranta, yang berarti pulau diujung lautan. Ada besar kemungkinan mereka sudah berlayar sampai di daerah ini.”

Bila hal itu dihubungkan dengan Kerajaan Sriwijaya besar kemungkinan bahwa penamaan itu diberikan oleh kerajaan maritim itu, yang merupakan indikasi bahwa pulau Irian juga telah berada dibawah kontrol kekuasaannya.

Pada abad ke-13 seorang musafir Cina bernama Chau Yu Kua menulis bahwa di Kepulauan Indonesia terdapat satu daerah bernama Tung-ki yang merupakan bagian dari suatu negara di Maluku. Tung-ki adalah nama Cina untuk Janggi atau Irian.

Pada masa Kerajaan Majapahit (1293 – 1520), Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca juga secara eksplisit menyebutkan wilayah Papua sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit.

Setelah kedatangan bangsa Eropa, yaitu pada tahun 1660, sebuah perjanjian disepakati antara Tidore dan Ternate di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Timur Belanda yang menyatakan bahwa semua wilayah Papua berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore. Perjanjian ini menunjukkan bahwa pada awalnya Pemerintah Belanda sebenarnya mengakui Papua sebagai bagian dari penduduk di kepulauan Nusantara.

Sebelum Perang Dunia II, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Papua dan para penduduknya di bawah Provinsi Maluku dengan Ambon sebagai ibukota pemerintahan. Menyatunya Papua dengan wilayah lain di Nusantara dipertegas dengan peta Pemerintah Belanda tahun 1931 yang menunjukkan bahwa wilayah colonial Belanda membentang dari Sumatera di sebelah barat sampai Papua di sebelah Timur. Papua juga tidak pernah disebutkan terpisah dari Hindia Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah, Papua merupakan bagian dari bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara yang akhirnya membentuk Negara Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat