MANOKWARI-Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, menggelar Rapat Paripurna, masa sidang ke III tahun 2023, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Anggaran Perbelanjaan Daerah ( APBD ) tahun anggaran 2024.

Berlangsung pada salah satu hotel dalam kita Manokwari, rabu, ( 29/11/2023 ), rapat beragenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan Gubernur terkait nota keuangan rancangan peraturan daerah ( Raperda ) APBD tahun anggaran 2024, dihadiri Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP, ketua dan anggota DPR Papua Barat.

Dalam pandangan Fraksi-Faksi yang di sampaikan Anggota Fraksi Nasdem, Saul Rante Lembang, menyampaikan, bahwa Dinas pendidikan dan pemuda dan Olahraga, pengirimaan mahasiswa asli Papua untuk berkuliah di luar negeri dan dalam negeri dengan proses rekrutmen yang transparan. Empat belas ( 14 ) program pembangunan fisik, yang tidak dapat di lakukan oleh karena masalah pembebasan lahan, yang anggarannya sebesar lima puluh tiga ( 53 ) miliar lebih untuk dapat dilanjutkan kembali pada tahun anggaran 2024. Bonus atlet guna menambah anggaran dinas Pemuda dan Olahraga, dalam rangka Pekan Olahraga Nasional.

Pada dinas Kesehatan, pembangunan fisik rumah sakit rujukan serta sarana prasarana. Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda, yang didorong pihak DPR Papua Barat adalah Infranstruktur jalan, jembatan, drinase air bersih dan perumahan secara proporsional di seluruh kabupaten se-provinsi Papua Barat. Pembangunan kantor DPR dan MRP Papua Barat yang di mulai tahun anggaran 2024. Penyelesaian tabal batas Papua Barat. Alokasi anggaran khsusus kepada pengusaha Asli Papua. Penyelesaian tapal batas wilayah di Papua Barat guna menghindari konflik.

Alokasi anggaran bagi pengusaha asli Papua oleh dinas Pekerjaan Umum provinsi Papua Barat. Dukungan anggaran kepada biro Pengadaan Barang dan Jasa provinsi Papua Barat, guna dapat merampungkan Peraturan Gubernur terkait pengusaha asli Papua.

"Kami sangat merespon baik tentang semua program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, perekonomian yang sudah dimasukan dalam KUA PPAS dan RAPBD nantinya. Oleh sebab itu, gabungan Fraksi-Fraksi memberikan pandangan yang perlu dijawab oleh saudara Pj. Gubernur Papua Barat beserta seluruh OPD,"ungkapnya.

Pandangan Fraksi-Fraksi lainnya, antara lain, menjaga aset bangunan Kantor Gubernur dan OPD dari bahaya kebakaran dan pencurian dengan membangun pangkalan Damkar dan pos penjagaan di lokasi perkantoran Arfai. Mengingat pengalaman kebakaran hutan di distrik Bomberay kabupaten FakFaK, pihak DPR juga meminta pemprov agar adanya perhatian khusus dengan pengalokasian anggaran guna mengantisipasinya.

Umroh bagi umat Islam dan ziarah wisata rohani bagi umat kristiani, pemda diminta untuk lebih selektif dalam menentukan kriteria yajg dapat mengakomodit calon umroh dari seluruh kabupaten se-Papua Barat.

Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Papua Barat, diminta agar dapat berkooddinasi dengan pemerintah pusat untuk menjawab kelangkaan BBM.

"Setelah kami dari gabungan fraksi-fraksi mempelajari, mengkaji dan mendalami nota kesepakatan antar pemerintah provinsi Papua Barat dengan DPR Papua Barat tentang kebijakan umum APBD provinsi Papua Barat dan prioritas platform anggaran sementara yang kami sudah terima, oleh Pj. Gubernur Papua Barat.

Pembangunan merupakan tujuan utama permerintah. Baik pemerintah maupun pemerintah daerah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik di seluruh provinsi Papua Barat,"ungkap Saul Rante Lembang.

Penulis : Simon Patiran.