MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tahun 2026 dalam forum Rapat Kerja Bupati se-Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Manokwari, Kamis (16/04/2026).

Dalam pemaparannya, Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Bernard Mandacan,S.IP menegaskan komitmen pembangunan daerah dengan visi terwujudnya Manokwari Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera. Selanjutnya dijelaskan Kabupaten Manokwari Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dengan ibu kota di Ransiki memiliki luas wilayah sekitar 1.837 kilometer persegi, terdiri dari enam distrik dan 57 kampung, dengan jumlah penduduk sekitar 39 ribu jiwa.

Diuraikan tahun 2026, Pemerintah daerah memfokuskan sejumlah isu strategis pembangunan, di antaranya sektor pertanian, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat kampung, serta perdagangan dan UMKM.

Di sektor pertanian, program ketahanan pangan menjadi prioritas melalui perluasan lahan sawah, khususnya di Distrik Oransbari, Momiwaren, dan Ransiki. Selain itu, pengembangan komoditas unggulan dataran tinggi juga terus didorong guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Pada bidang pendidikan, pemerintah daerah menitikberatkan pada pengembangan sekolah unggulan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sementara itu pada sektor infrastruktur, kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan masih menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan rumah layak huni, fasilitas sanitasi seperti MCK, sumur bor, serta normalisasi sungai dan pembangunan drainase untuk mengurangi risiko bencana.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat kampung, Pemkab Manokwari Selatan mengoptimalkan pelaksanaan Program Teknologi Kampung Terpadu (TEKAD) yang difokuskan pada puluhan kampung di dua tahap pelaksanaan. Program ini mencakup penguatan ketahanan pangan melalui demplot pertanian, pembangunan Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD), serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung produktivitas masyarakat.

Dikatakannya, Realisasi program tersebut antara lain pembangunan pusat pembelajaran pertanian kakao di Distrik Ransiki, pengadaan mesin penggilingan padi, serta pengembangan greenhouse di sejumlah kampung. Program ini juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi produk pertanian dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal, baik budaya maupun sumber daya alam, yang didukung dengan pemetaan jaringan internet di wilayah kampung.

Untuk tahun anggaran 2026, fokus program diarahkan pada penguatan kampung tahap kedua dengan dukungan anggaran pengembangan usaha berbasis potensi lokal di masing-masing kampung. Sektor perdagangan dan UMKM, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan produk unggulan lokal serta peningkatan kapasitas pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) melalui pembinaan dan pendampingan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Penulis : Givenly Frans