MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Fakfak memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tahun 2026 dalam forum Rapat Kerja Bupati se-Provinsi Papua Barat. Paparan yang disampaikan Bupati Samaun Dahlan, S.Sos.,M.AP menegaskan komitmen pembangunan daerah melalui visi “Fakfak Membara”, yakni terwujudnya Kabupaten Fakfak yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing berlandaskan keberagaman, Kamis (16/04/2026).

Dalam pemaparannya, Bupati Kabupaten Fakfak menekankan pentingnya peningkatan daya saing masyarakat melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif, serta mendorong kemandirian masyarakat agar menjadi pelaku utama pembangunan daerah. Selain itu, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi perhatian penting guna menciptakan iklim pembangunan yang kondusif, didukung dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan.

Selanjutnya berkaitan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terus didorong melalui pendapatan per kapita dan penurunan angka kemiskinan. Dijabarkan Bupati Samaun, berdasarkan capaian kinerja makro tahun 2024–2025, Kabupaten Fakfak menunjukkan tren positif, di antaranya penurunan angka ketimpangan yang tercermin dari turunnya gini rasio. Hal ini menjadi indikator meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam mendukung sinergitas pembangunan lintas sektor di Papua Barat, Pemkab Fakfak juga menyampaikan sejumlah usulan strategis, di antaranya pembangunan sekolah rakyat, penyediaan rumah layak huni, serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai wilayah.

Khusus Program pemberdayaan masyarakat kampung melalui Program Teknologi Kampung Terpadu (TEKAD) juga terus dioptimalkan, termasuk penerapan teknologi tepat guna pada periode 2023–2025 dan rencana penguatan program pada tahun 2026. Selain itu, digitalisasi desa serta pengembangan kampung wisata berbasis potensi unggulan daerah turut menjadi fokus pembangunan. Beberapa potensi unggulan sektor pertanian juga dijabarkan Bupati Samaun berkaitan luas wilayah potensial pengembangan lahan pertanian dan data unggulan pertanian.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), pemerintah daerah menekankan pentingnya akses permodalan, pembangunan kemitraan dengan investor, serta perlindungan terhadap usaha lokal.

Sejumlah kebutuhan prioritas juga disampaikan kepada pemerintah provinsi, di antaranya pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan tenaga kerja terampil, pembangunan sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta penyediaan tenaga dokter spesialis di setiap kabupaten.

Selain itu, Pemkab Fakfak juga mendorong percepatan penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Bintuni melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kementerian Dalam Negeri.

Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah mengusulkan prioritas penanganan sejumlah ruas jalan kewenangan provinsi, antara lain ruas Hurimber–Kokas, Teluk Patipi–Kayuni, Yos Sudarso, Sipatnanam, serta Fakfak–Siboru.

Pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengusulkan dukungan pendanaan dari provinsi untuk pembangunan kantor distrik dan kelurahan, pemberdayaan tenaga kerja terampil, serta penguatan ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan mama-mama Papua. Selain itu mendorong keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus) hingga tingkat kampung, peninjauan standar biaya perjalanan dinas sesuai kondisi wilayah Papua Barat, serta keberlanjutan program hibah keagamaan.

Penulis : Givenly Frans