MANOKWARI - Komitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditegaskan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Rapat Kerja Bupati se-Provinsi Papua Barat. Bupati Yohanis Manibuy, S.E.,M.H memuat gambaran kinerja makro daerah, arah kebijakan pembangunan lintas sektor, serta sejumlah usulan prioritas untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, Kamis (16/04/2026).

Dalam paparanya Bupati Manibuy  jabarkan capaian makro pembangunan, terlihat tren pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat hingga mencapai 7,15 persen pada tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan menjadi 70,32. Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat menurun menjadi 25,34 persen, meski rasio gini menunjukkan angka 0,447. Tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 3,63 persen, mencerminkan adanya perbaikan pada sektor ketenagakerjaan.

Sektor pertanian, potensi lahan dan komoditas unggulan menjadi perhatian utama. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki luas wilayah yang besar dengan dominasi lahan belum dimanfaatkan secara optimal. Komoditas tanaman pangan seperti padi dan hortikultura menunjukkan produktivitas yang cukup baik, sementara sektor perkebunan dan peternakan dinilai memiliki peluang pengembangan lebih lanjut, termasuk pada komoditas kelapa dan ternak unggulan.

Selanjutnya pada bidang pendidikan, pemerintah daerah mencatat total 279 satuan pendidikan dengan jumlah siswa mencapai lebih dari 21 ribu. Program bantuan mahasiswa telah menjangkau lebih dari tiga ribu penerima pada tahun 2025. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan terus dilakukan, termasuk ruang kelas baru dan sekolah yang mengalami kerusakan. Usulan pembangunan sekolah rakyat juga disampaikan, mencakup kebutuhan lahan, rombongan belajar, serta tenaga pendidik.

Selain itu untuk sektor infrastruktur, Bupati melaporkan pembangunan puluhan unit rumah oleh dinas terkait serta peningkatan kondisi sanitasi. Dari total 14.528 kepala keluarga, sekitar 74 persen telah memiliki akses sanitasi layak. Namun, masih terdapat wilayah yang membutuhkan prioritas penanganan. Pembangunan fasilitas umum seperti MCK dan peningkatan jaringan jalan juga menjadi fokus, mengingat panjang jalan yang cukup besar dengan kondisi beragam.

Pengembangan infrastruktur dasar turut didorong untuk mendukung konektivitas wilayah. Kebutuhan infrastruktur mencakup sektor permukiman, transportasi, dan layanan dasar lainnya. Pemerintah juga mengakui masih adanya tantangan dalam pemerataan pembangunan di wilayah terpencil.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengembangan infrastruktur digital menjadi salah satu prioritas. Hingga tahun 2025, telah tersedia 164 menara BTS yang tersebar di 24 distrik. Program digitalisasi kampung juga telah menjangkau sekitar 100 kampung melalui penyediaan layanan internet berbasis satelit. Akses internet untuk sekolah dan layanan kesehatan mencapai 97 titik layanan.

Berikutnya pengembangan desa wisata mulai diarahkan untuk mendorong ekonomi lokal. Beberapa kampung seperti Masina, Vascodamnem, dan Kali Biru memiliki potensi wisata berbasis alam dan budaya yang terus dikembangkan.

Di sektor perdagangan dan UMKM, pemerintah daerah menyoroti sejumlah produk unggulan seperti olahan pangan lokal dan hasil perikanan. Kendala yang dihadapi pelaku usaha antara lain keterbatasan akses pasar, permodalan, serta legalitas produk. Untuk itu, diusulkan rancangan peraturan daerah yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua. Kebijakan tersebut mencakup pelatihan, pendampingan, akses modal, hingga dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan telekomunikasi.

Dalam bagian usulan dan isu strategis, pemerintah daerah menekankan sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan pelabuhan, revisi kebijakan dana bagi hasil migas dalam rangka Otsus, percepatan proyek strategis nasional, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Isu lain yang menjadi perhatian meliputi penyediaan air bersih, pengembangan energi terbarukan, serta penataan tenaga kerja lokal, peralihan fungsi kawasan hutan melalui revisi RTRW Provinsi Papua Barat dan masalah pengungsian di wilayah Moskona Utara serta utara jauh.

Penulis : Givenly Frans