JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna meningkatkan tata kelola keuangan dan memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah.Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan,M.Si beserta jajaran beraudensi bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 8 Ditjen Bina Keuda, Gedung H Kemendagri, Kamis (05/03/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Dominggus Mandacan menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dinamika alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

Dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat masih menghadapi tantangan dalam proses perencanaan hingga realisasi dan penyerapan APBD. Oleh karena itu, Gubernur meminta dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk memberikan pelatihan serta pendampingan teknis bagi perangkat daerah di Papua Barat.

Selain persoalan APBD, Gubernur juga menyoroti perkembangan alokasi Dana Otonomi Khusus bagi Papua. Hal itu merujuk
pada pertemuan Presiden bersama para Gubernur se-Tanah Papua di Istana Negara pada 16 Desember 2025 lalu.

Dengan demikian alokasi Dana Otsus Papua pada tahun 2025 sebesar Rp 12,6 triliun mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 10 triliun pada tahun 2026.

Menurut Gubernur, penurunan alokasi tersebut berpotensi mempengaruhi sejumlah program pembangunan dan pelayanan dasar di wilayah Papua Barat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap Kemendagri dapat memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait kemungkinan penambahan anggaran.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat. Salah satu langkah yang disarankan adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Papua Barat.

Rapat koordinasi tersebut direncanakan melibatkan para bupati, DPRD provinsi dan kabupaten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi maupun kabupaten se-Papua Barat. Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Bina Keuangan Daerah juga akan hadir sebagai narasumber sekaligus memberikan pelatihan terkait penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, menyatakan kesiapan memberikan pendampingan bagi Pemerintah Papua Barat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dukungan tersebut termasuk fasilitasi surat untuk memperbarui data Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga perhitungan fiskal daerah dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil.

Terkait isu penurunan Dana Otonomi Khusus, Fatoni menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan surat resmi kepada Presiden sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan para gubernur se-Tanah Papua dengan pemerintah pusat. Surat tersebut nantinya akan menjadi dasar pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Kepala Biro Pemerintahan, serta Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Barat.

Penulis : Givenly Frans