“ Daerah Penerima WTP di Papua Barat Meningkat

Posted by: | Posted on: June 13, 2016
Read More ...

penyerahan-LHP-BPK-atas-LKPD-kabkota.jpg

Manokwari (13/06/16) – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, peringkat Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan, hal ini terbukti dari jumlah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 9 daerah, sementara yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4 kabupaten.

Hasil tersebut diperoleh setelah BPK RI perwakilan Papua Barat melakukan pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2015 kepada 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan BPK-RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dimana pemeriksaan itu ditunjukan untuk memberikan opini atas kewajaran LPKD tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan atas laporan keuangan itu, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuntansi, laporan SAL dan catatan laporan keuangan. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional BPK RI  sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK RI pasal 1 ayat 1 UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yaitu penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2015 dalam hal ini DPRD.

Kepala Perwakilan BPK R.I Perwakilan Provinsi Papua Barat Dalli Mulkana S.E., M. Sc, 12 daerah mengatakan Daerah yang mendapat opini WTP adalah Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana, Kota Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Fak-fak dan Maybrat. Sementara yang memperoleh WDP adalah Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Manokwari dan Manokwari Selatan.

Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Papua Barat, menambahkan tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Sesuai peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, baik penerapan akutansinya maupun pengajian laporan keuangan.

Menurutnya penerapan laporan keuangan berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensip untuk mengajikan seluruh hak kewajiban serta kekayaan hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran selebihnya.

Selain itu Kepala BPK Papua Barat juga mengingatkan agar para bupati dan walikota segera mengambil langkah perbaikan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat dalam LHP dalam rangka meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan langsung disaksikan oleh Gubernur Papua Barat,  Abraham O. Atururi, anggota DPR Papua Barat dan auditor utama keuangan Negara VI BPK RI, Sjafrudin Mosii.

Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi dalam sambutannya mengatakan, laporan hasil keuangan yang diserahkan kepada kabupaten/kota merupakan petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik kedepan.

Gubernur mengatakan rekomendasi yang telah dituangkan dalam LHP ini merupakan saran konstruktif dan sangat berharga tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, sehingga bupati dan walikota akan terus berupaya memperbaiki kelemahan termasuk mendindaklanjuti pemeriksaan BPK.

Menurutnya opini yang diberikan BPK sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menjawab kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat dan masyarakat. Untuk itu Pemerintah  bersyukur, karena opini BPK kepada pemerintah kabupaten/kota telah meningkat yang tadinya dinilai disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan ada yang telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Humas dan Protokol PB)


Papua Barat Kembali Sandang Opini WTP “

Posted by: | Posted on: June 3, 2016
Read More ...

SONY DSC

Manokwari, {3/6/2016} – Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua Barat yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk tahun anggaran 2015.

Opini itu tentunya sangat membanggakan, karena ini merupakan kali keduanya, setelah keluar dari opini disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan tahun-tahun sebelumnya. Predikat ini juga diraih diakhir jabatan Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi. Otomatis, predikat ini akan menjadi kesan dan peninggalan yang membanggakan.

Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi menyadari opini itu tidak bisa diraih apabila tanpa kerjakeras semua pihak. Untuk itu, orang nomor satu di Pemprov Papua Barat ini sangat berterima kasih kepada semua pihak sehingga bisa mendapat opini WTP kembali. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan Perjuangan dari disclaimer kemudian WDP hingga bisa memperoleh WTP selama 9 tahun.

Oleh sebab itu, Gubernur menghimbau kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat agar termotivasi untuk mengikuti jejak Papua Barat mendapat WTP.  Gubernur menambahkan Tahun depan masa Jabatannya akan berakhir, dan dirinya berharap Gubernur berikutnya bisa mempertahankan predikat ini.

Gubernur juga meminta pimpinan SKPD untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan di lingkungan kerja. Dengan menekan seminimal mungkin pelanggaran dalam relaisasi pengunaan dana APBD.

Ketua BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR PB jalan Siliwangi Manokwari.Bottom of Form

Top of Form

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRPB, Pieters Kondjol, didampingi tiga wakil ketua masing-masing J. A.Jumame, Robert Manibuy, dan Ranley Mansawan.

Sedangkan dari Pihak Eksekutif dihadiri oleh gubernur Papua Barat, Abraham. O.Atururi dan jajaran pemerintahan Provinsi Papua Barat

Dalam kesempatan ini, juga diserahkan piagam penghargaan Anggota VI BPK RI kepada pemerintah provinsi sebagai apresiasi atas perolehan opini WTP.

Dalam sambutannya, Dali Mulkana mengatakan, hasil pemantauan tindak lanjut per 21 Desember 2015 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan TA 2014 dan sebelumnya, terdapat 304 rekomendasi senilai Rp.42,44 miliar. Menurutnya yang Telah ditindaklanjuti sebesar 32 persen dari jumlah rekomendasi sebanyak 162 rekomendasi senilai Rp.60,80 miliar atau 20 persen. Sedangkan Sebanyak 480 rekomendasi senilai Rp.226,714 miliar yang belum ditindaklanjuti atau sebesar 51 persen rekomendasi.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang kedua kalinya bagi pemerintah provinsi Papua Barat. Meski demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan antara lain, penatausahaan dan pengamanan aset tanah belum memadai, penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak tepat, laporan penggunaan belanja hibah belum sepenuhnya disampaikan oleh lembaga penerima hibah, dan belanja kegiatan orientasi pengembangan PNS tidak sesuai ketentuan. {Humas dan Protokol PB}


“Aparatur Humas dan Protokol yang Profesional, Kunci Pelayanan Prima”

Posted by: | Posted on: June 2, 2016
Read More ...

IMG-20160606-WA0009Manokwari (2/06/2016) – Aparatur Kehumasan dan Keprotokolan harus mengembangkan Potensi Diri dan menambahkan Wawasan guna menciptakan Pelayanan yang Prima. Hal Tersebut Di sampaikan Gubernur Papua Barat, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mathias Rumfabe saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Humas dan Protokol kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat di Valdos Hotel Manokwari.

Staf Ahli menambahkan tugas Humas dan Protokol dalam memberikan pelayanan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat memiliki peran penting, karena Humas Dan Protokol merupakan aparatur yang harus menyiapkan, Merencanakan dan berkoordinasi terhadap jalannya Kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Pejabat Negara ataupun Tokoh Masyarakat. Humas dan Protokol juga berperan menjaga Reputasi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten. Aparatur Kehumasan dan Keprotokolan Di Tuntut Tanggap untuk melihat, mencermati, dan menyikapi perubahan yang terjadi baik Aturan-aturan ataupun Dinamika Masyarakat. Kegiatan Rakornis ini merupakan moment yang tepat untuk menggali Pengetahuan dan wawasan untuk menyatukan visi dan misi guna memenuhi Tuntutan Masyarakat mengenai kebutuhan Informasi yang terbuka dan Akurat.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat, Albert Macpal berharap RAKORNIS Humas dan Protokol ini dapat menciptakan satu kesatuan antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam melaksanakan tugas, baik dalam berkoordinasi atau pelaksanaan pembagian program Kerja.  Untuk itu Albert Macpal menambahkan materi yang diberikan dalam rakornis ini untuk membekali Aparatur Kehumasan dan Keprotokolan sekaligus menjadi motor perubahan baru bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya pada pelayanan publik. Materi yang di berikan yakni Memahami Potensi Diri dan Teknik Penampilan Diri dari Legensia Learning Center dengan narasumber Drs.Yusuf J.Hilmi, MM, serta Materi Implementasi UUD nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dengan Narasumber Kepala Biro Administrasi Pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.

Koordinator kegiatan yang juga selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha pada Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat, Marikawati Vandriana Morin mengungkapkan, rakornis yang dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 1 hingga 3 Juni 2016. Dirinya juga mengajak seluruh aparatur dibagian humas dan protocol dalam tugasnya melayani pejabat dan memberikan pelayanan dalam bidang kehumasan. Dikatakannya, tugas dibagian kehumasan merupakan corong bagi daerah. Sebab, setiap informasi dari kegiatan pemerintah harus diketahui oleh masyarakat. “Untuk itu, dari kegiatan ini kita berharap ada masukan-masukan yang bisa dirangkum dan disampaikan kepada publik. Kemudian peserta juga bisa mendapat materi tentang tugas-tugas jurnalistik,” jelas Morin. Ia juga berharap, para peserta memahami tentang tugas-tugasnya dibagian kehumasan dan bisa menjalin kerjasama dalam menyampaikan informasi melalui media masa di daerah. Selain itu, aparatur sipil Negara di bagian kehumasan dan protocol juga diharapkan mampu berperan sebagai pembawa acara dalam acara-acara resmi di pemerintahan masing-masing. “Kemudian juga memahami bagaimana melayani pejabat dalam melaksanakan tugas pemerintahan agar kegiatan pemerintah itu bisa sampai ke masyarakat. Ini adalah tugas bagian kehumasan,” tukasnya.

Kegiatan Rakornis ini nantinya juga akan menghasilkan Rekomendasi Humas dan Protokol yang akan menjadi acuan bagi Kabupaten / Kota Se- Provinsi Papua Barat. (Humas & Protokol PB)