Pemerintah Manokwari Selatan Hibahkan Tanah 154 Ha ke POLRI

Posted by: | Posted on: July 27, 2016
Penyerahan-dokumen-hibah-tanah-seluas-150-ha-dari-Bupati-Manokwari-Selatan-Markus-Waran-620x330 Read More ...

MANOKWARI,Cahayapapua.com—– Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Sabtu (23/7), resmi menyerahkan tanah seluas 154 hektar kepada Polri melalui Polda Papua Barat. Tanah hibah yang terletak di Kampung Wandoki Kabupaten Manokwari Selatan itu rencananya akan digunakan untuk membangun Sekolah Polisi Negara (SPN).

Penyerahan dilakukan oleh Bupati Manokwari Selatan Markus Waran kepada Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Royke Lumowa setelah sebelumnya diserahkan oleh kepala Kampung Wandoki kepada Pemda Manokwari Selatan.

“Saya menyerahkan tanah ini kepada anak saya bupati agar menyerahkan buat kapolda supaya digunakan untuk pembangunan SPN. Kami tidak memungut biaya dan menjamin tidak ada gugatan-gugatan dikemudian hari,” ujar kepala Kampung Wandoki saat menyerahkan tanah adat itu kepada bupati Mansel.

Bupati Markus Waran mengatakan hibah tanah ini pernah dibicarakan dalam Musrembang Papua Barat di Sorong. Saat itu Pemda Mansel menawarkan kepada kapolda agar SPN berkedudukan diantara Kabupaten Manokwari dan Mansel.

“Kalau boleh Sekolah Polisi Negara yang berada di Papua Barat ditempatkan di antara Manokwari Selatan dan Manokwari. Saat itu pak kapolda menyampaikan akan membicarakan hal itu secara berjenjang dalam institusinya,” kata bupati mengutip pembicaraan dalam Musrembang di Sorong saat itu.

Bupati mengaku sempat merasa putus asa kalau tawarannya diabaikan, namun ia merasa senang karena maksud baiknya itu pada akhirnya mendapat respon.

“Saya bergarap dengan adanya SPN di Distrik Oransbari kedepan memicu semangat generasi muda Arfak untuk berminat menjadi anggota Polisi. SPN yang berada diantara Mansel dan Manokwari juga dapat menghilangkan persepsi negatif terkait kamtibmas di daerah ini.”

Selain hibah tanah untuk SPN, Pemda Mansel menyatakan juga telah menyiapkan lahan sekitar 50 hektar di dekat kantor bupati Mansel untuk pembangunan Mapolres Mansel.

Sementara itu Brigjen Pol Royke Lumowa selain menyampaikan terimakasih atas kebaikan warga setempat dan Pemda Mansel, menyatakan hibah tanah seluas 150 hektar tersebut merupakan yang terluas untuk Polri.

“Tanah seluas 150 hektar ini merupakan pemberian yang luar biasa. Biasanya hibah-hibah kepada Polri itu paling besar hanya 2 hektar dan paling banyak 30 hektar, berbeda dengan pemberian yang akan dibangun SPN, dari gunung hingga pantai,” kata Royke.

Royke mengatakan jika tanah tersebut nantinya sudah berdiri SPN, anak-anak yang saat ini masih berada dibangku SD, SMP akan terinspirasi sehingga memiliki minat untuk masuk polisi sejak dini.

“Mungkin melihat ada polisi lari-lari, nyebur laut dan naik gunung pasti terpengaruh sehingga secara tidak langsung anak-anak tersosialisasi, ” katanya.

Selain itu ia yakin keberadaan SPN nantinya dapat meningkatkan gairah ekonomi yang mendatangkan keuntungan kepada Pemda terutama warga sekitar.

“SPN dalam satu kali penerimaan bisa mencapai 500 hingga 1000 siswa. Misalnya kalau mereka belanja di kios yang dibuat masyarakat tentu sangat luar biasa,” ujar kapolda.

Jenderal bintang satu ini menyatakan SPN rencananya dapat mulai dibangun pada awal 2018, namun tak menutup kemungkinan bisa dimulai tahun 2017.

“Memang belum ada kejelasan pembangunan untuk tahun 2017. Di Musrembang (Sorong) masuk perencanaan. Paling tidak saya coba lagi kalau memang ada celah.”

Untuk pembangunan Mapolres Mansel Royke mengatakan Polda memang sudah siap namun terbentur dengan anggaran sehingga baru bisa dimulai pada 2018. “Kita masih fokus untuk pembangunan Mapolda,” ujarnya.

Penyerahan hibah tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Mansel Wempi Rwngkung, warga Kampung Wandoki, termasuk para pejabat utama Polda Papua Barat. Para pejabat utama Polda PB menghadiri penyerahan hibah tersebut dengan cara bersepeda dari Manokwari. (MAR)

 


“ Daerah Penerima WTP di Papua Barat Meningkat

Posted by: | Posted on: June 13, 2016
penyerahan-LHP-BPK-atas-LKPD-kabkota.jpg Read More ...

Manokwari (13/06/16) – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, peringkat Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan, hal ini terbukti dari jumlah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 9 daerah, sementara yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4 kabupaten.

Hasil tersebut diperoleh setelah BPK RI perwakilan Papua Barat melakukan pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2015 kepada 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan BPK-RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dimana pemeriksaan itu ditunjukan untuk memberikan opini atas kewajaran LPKD tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan atas laporan keuangan itu, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuntansi, laporan SAL dan catatan laporan keuangan. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional BPK RI  sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK RI pasal 1 ayat 1 UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yaitu penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2015 dalam hal ini DPRD.

Kepala Perwakilan BPK R.I Perwakilan Provinsi Papua Barat Dalli Mulkana S.E., M. Sc, 12 daerah mengatakan Daerah yang mendapat opini WTP adalah Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana, Kota Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Fak-fak dan Maybrat. Sementara yang memperoleh WDP adalah Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Manokwari dan Manokwari Selatan.

Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Papua Barat, menambahkan tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Sesuai peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, baik penerapan akutansinya maupun pengajian laporan keuangan.

Menurutnya penerapan laporan keuangan berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensip untuk mengajikan seluruh hak kewajiban serta kekayaan hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran selebihnya.

Selain itu Kepala BPK Papua Barat juga mengingatkan agar para bupati dan walikota segera mengambil langkah perbaikan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat dalam LHP dalam rangka meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan langsung disaksikan oleh Gubernur Papua Barat,  Abraham O. Atururi, anggota DPR Papua Barat dan auditor utama keuangan Negara VI BPK RI, Sjafrudin Mosii.

Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi dalam sambutannya mengatakan, laporan hasil keuangan yang diserahkan kepada kabupaten/kota merupakan petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik kedepan.

Gubernur mengatakan rekomendasi yang telah dituangkan dalam LHP ini merupakan saran konstruktif dan sangat berharga tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, sehingga bupati dan walikota akan terus berupaya memperbaiki kelemahan termasuk mendindaklanjuti pemeriksaan BPK.

Menurutnya opini yang diberikan BPK sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menjawab kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat dan masyarakat. Untuk itu Pemerintah  bersyukur, karena opini BPK kepada pemerintah kabupaten/kota telah meningkat yang tadinya dinilai disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan ada yang telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Humas dan Protokol PB)


Papua Barat Kembali Sandang Opini WTP “

Posted by: | Posted on: June 3, 2016
SONY DSC Read More ...

Manokwari, (3/6/2016) – Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua Barat yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk tahun anggaran 2015.

Opini itu tentunya sangat membanggakan, karena ini merupakan kali keduanya, setelah keluar dari opini disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan tahun-tahun sebelumnya. Predikat ini juga diraih diakhir jabatan Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi. Otomatis, predikat ini akan menjadi kesan dan peninggalan yang membanggakan.

Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi menyadari opini itu tidak bisa diraih apabila tanpa kerjakeras semua pihak. Untuk itu, orang nomor satu di Pemprov Papua Barat ini sangat berterima kasih kepada semua pihak sehingga bisa mendapat opini WTP kembali. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan Perjuangan dari disclaimer kemudian WDP hingga bisa memperoleh WTP selama 9 tahun.

Oleh sebab itu, Gubernur menghimbau kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat agar termotivasi untuk mengikuti jejak Papua Barat mendapat WTP.  Gubernur menambahkan Tahun depan masa Jabatannya akan berakhir, dan dirinya berharap Gubernur berikutnya bisa mempertahankan predikat ini.

Gubernur juga meminta pimpinan SKPD untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan di lingkungan kerja. Dengan menekan seminimal mungkin pelanggaran dalam relaisasi pengunaan dana APBD.

Ketua BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR PB jalan Siliwangi Manokwari.Bottom of Form

Top of Form

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRPB, Pieters Kondjol, didampingi tiga wakil ketua masing-masing J. A.Jumame, Robert Manibuy, dan Ranley Mansawan.

Sedangkan dari Pihak Eksekutif dihadiri oleh gubernur Papua Barat, Abraham. O.Atururi dan jajaran pemerintahan Provinsi Papua Barat

Dalam kesempatan ini, juga diserahkan piagam penghargaan Anggota VI BPK RI kepada pemerintah provinsi sebagai apresiasi atas perolehan opini WTP.

Dalam sambutannya, Dali Mulkana mengatakan, hasil pemantauan tindak lanjut per 21 Desember 2015 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan TA 2014 dan sebelumnya, terdapat 304 rekomendasi senilai Rp.42,44 miliar. Menurutnya yang Telah ditindaklanjuti sebesar 32 persen dari jumlah rekomendasi sebanyak 162 rekomendasi senilai Rp.60,80 miliar atau 20 persen. Sedangkan Sebanyak 480 rekomendasi senilai Rp.226,714 miliar yang belum ditindaklanjuti atau sebesar 51 persen rekomendasi.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang kedua kalinya bagi pemerintah provinsi Papua Barat. Meski demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan antara lain, penatausahaan dan pengamanan aset tanah belum memadai, penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak tepat, laporan penggunaan belanja hibah belum sepenuhnya disampaikan oleh lembaga penerima hibah, dan belanja kegiatan orientasi pengembangan PNS tidak sesuai ketentuan. {Humas dan Protokol PB}