DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE-72, 17 AGUSTUS 2017, JAYALAH INDONESIAKU

Papua Barat Kembali Sandang Opini WTP “

Posted by: | Posted on: June 3, 2016
Read More ...

Manokwari, (3/6/2016) – Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua Barat yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk tahun anggaran 2015.

Opini itu tentunya sangat membanggakan, karena ini merupakan kali keduanya, setelah keluar dari opini disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan tahun-tahun sebelumnya. Predikat ini juga diraih diakhir jabatan Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi. Otomatis, predikat ini akan menjadi kesan dan peninggalan yang membanggakan.

Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi menyadari opini itu tidak bisa diraih apabila tanpa kerjakeras semua pihak. Untuk itu, orang nomor satu di Pemprov Papua Barat ini sangat berterima kasih kepada semua pihak sehingga bisa mendapat opini WTP kembali. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan Perjuangan dari disclaimer kemudian WDP hingga bisa memperoleh WTP selama 9 tahun.

Oleh sebab itu, Gubernur menghimbau kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat agar termotivasi untuk mengikuti jejak Papua Barat mendapat WTP.  Gubernur menambahkan Tahun depan masa Jabatannya akan berakhir, dan dirinya berharap Gubernur berikutnya bisa mempertahankan predikat ini.

Gubernur juga meminta pimpinan SKPD untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan di lingkungan kerja. Dengan menekan seminimal mungkin pelanggaran dalam relaisasi pengunaan dana APBD.

Ketua BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR PB jalan Siliwangi Manokwari.Bottom of Form

Top of Form

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRPB, Pieters Kondjol, didampingi tiga wakil ketua masing-masing J. A.Jumame, Robert Manibuy, dan Ranley Mansawan.

Sedangkan dari Pihak Eksekutif dihadiri oleh gubernur Papua Barat, Abraham. O.Atururi dan jajaran pemerintahan Provinsi Papua Barat

Dalam kesempatan ini, juga diserahkan piagam penghargaan Anggota VI BPK RI kepada pemerintah provinsi sebagai apresiasi atas perolehan opini WTP.

Dalam sambutannya, Dali Mulkana mengatakan, hasil pemantauan tindak lanjut per 21 Desember 2015 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan TA 2014 dan sebelumnya, terdapat 304 rekomendasi senilai Rp.42,44 miliar. Menurutnya yang Telah ditindaklanjuti sebesar 32 persen dari jumlah rekomendasi sebanyak 162 rekomendasi senilai Rp.60,80 miliar atau 20 persen. Sedangkan Sebanyak 480 rekomendasi senilai Rp.226,714 miliar yang belum ditindaklanjuti atau sebesar 51 persen rekomendasi.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang kedua kalinya bagi pemerintah provinsi Papua Barat. Meski demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan antara lain, penatausahaan dan pengamanan aset tanah belum memadai, penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak tepat, laporan penggunaan belanja hibah belum sepenuhnya disampaikan oleh lembaga penerima hibah, dan belanja kegiatan orientasi pengembangan PNS tidak sesuai ketentuan. {Humas dan Protokol PB}





4 Comments to Papua Barat Kembali Sandang Opini WTP “

  1. kita harus saling tolong menolong

  2. Info yang menarik untuk disimak… Terima kasih

  3. mantapp.. tetap semangat papua barat 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *