SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

“ Daerah Penerima WTP di Papua Barat Meningkat

Posted by: | Posted on: June 13, 2016
Read More ...

Manokwari (13/06/16) – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, peringkat Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan, hal ini terbukti dari jumlah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 9 daerah, sementara yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4 kabupaten.

Hasil tersebut diperoleh setelah BPK RI perwakilan Papua Barat melakukan pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2015 kepada 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan BPK-RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dimana pemeriksaan itu ditunjukan untuk memberikan opini atas kewajaran LPKD tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan atas laporan keuangan itu, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuntansi, laporan SAL dan catatan laporan keuangan. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional BPK RI  sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK RI pasal 1 ayat 1 UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yaitu penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2015 dalam hal ini DPRD.

Kepala Perwakilan BPK R.I Perwakilan Provinsi Papua Barat Dalli Mulkana S.E., M. Sc, 12 daerah mengatakan Daerah yang mendapat opini WTP adalah Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana, Kota Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Fak-fak dan Maybrat. Sementara yang memperoleh WDP adalah Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Manokwari dan Manokwari Selatan.

Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Papua Barat, menambahkan tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Sesuai peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, baik penerapan akutansinya maupun pengajian laporan keuangan.

Menurutnya penerapan laporan keuangan berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensip untuk mengajikan seluruh hak kewajiban serta kekayaan hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran selebihnya.

Selain itu Kepala BPK Papua Barat juga mengingatkan agar para bupati dan walikota segera mengambil langkah perbaikan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat dalam LHP dalam rangka meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan langsung disaksikan oleh Gubernur Papua Barat,  Abraham O. Atururi, anggota DPR Papua Barat dan auditor utama keuangan Negara VI BPK RI, Sjafrudin Mosii.

Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi dalam sambutannya mengatakan, laporan hasil keuangan yang diserahkan kepada kabupaten/kota merupakan petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik kedepan.

Gubernur mengatakan rekomendasi yang telah dituangkan dalam LHP ini merupakan saran konstruktif dan sangat berharga tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, sehingga bupati dan walikota akan terus berupaya memperbaiki kelemahan termasuk mendindaklanjuti pemeriksaan BPK.

Menurutnya opini yang diberikan BPK sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menjawab kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat dan masyarakat. Untuk itu Pemerintah  bersyukur, karena opini BPK kepada pemerintah kabupaten/kota telah meningkat yang tadinya dinilai disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan ada yang telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Humas dan Protokol PB)





3 Comments to “ Daerah Penerima WTP di Papua Barat Meningkat

  1. Info Bimtek says:

    Info 2016: BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK, DAN BENDAHARA, Bandung 10-11 Agt. Jakarta 27-28 Agt, Makassar 8-9 Agt, Lombok 11-12 Agt, Hubungi 0813.8893.9269

  2. Info 2016: BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK, DAN BENDAHARA, Bandung 10-11 Agt. Jakarta 27-28 Agt, Makassar 8-9 Agt, Lombok 11-12 Agt, Hubungi 0813.8893.9269, Selengkapnya http://www.lseidiklat.org/app/lsei/index/read/bimtek-administrasi-keuangan-bagi-pengguna-anggaran-pa-pptk-ppk-dan-bendahara/

  3. Info 2016: BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK, DAN BENDAHARA, Bandung 10-11 Agt. Jakarta 27-28 Agt, Makassar 8-9 Agt, Lombok 11-12 Agt, Hubungi 0813.8893.9269, Selengkapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *